Dipimpin Empat Pimpinan Dewan, DPRD Kaltim Tuntaskan Tanggapan Gubernur dan Raperda BUMD

Korsa.id, Samarinda – Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, didampingi Wakil Ketua Ekti Imanuel, Ananda Emira Moeis, dan Yenni Eviliana, memimpin rapat Paripurna ke-31 Masa Sidang Tahun 2025 di Gedung Utama DPRD Kaltim, Jumat (15/08/2025).

Dua agenda utama pada Rapat Paripurna kali ini yani penyampaian tanggapan Gubernur terhadap pandangan umum fraksi-fraksi atas nota penjelasan dua Ranperda, serta penetapan pembahas resmi kedua Ranperda tersebut.

Dua Ranperda yang menjadi fokus pembahasan yakni Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang PT Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur (PT MMP), dan Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Provinsi Kalimantan Timur.

Kedua Ranperda merupakan inisiatif Pemprov Kaltim dalam rangka memperkuat tata kelola dan efektivitas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), khususnya di sektor energi dan penjaminan kredit.

Baca juga : Hotel Atlet Samarinda Kembali Dibuka, Kini Dikelola Perusda MBS

Dalam sambutan Pemprov Kaltim yang langsung disampaikan oleh Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, gubernur menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat peran BUMD sebagai instrumen strategis pembangunan, sekaligus merespons masukan legislatif terkait aspek kelembagaan, operasional, dan pengawasan.

Pada sesi penetapan pembahas, terjadi dinamika antarfraksi. Empat fraksi menyatakan dukungan agar pembahasan dilakukan oleh komisi sesuai bidang, sementara tiga fraksi lainnya mengusulkan pembentukan panitia khusus.

Setelah mempertimbangkan seluruh pandangan, pimpinan rapat menetapkan bahwa pembahasan dua Ranperda tersebut diserahkan kepada komisi yang membidangi.

Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menegaskan bahwa keputusan untuk menyerahkan pembahasan kepada komisi bukan sekadar teknis, melainkan bagian dari strategi legislasi yang lebih terfokus dan produktif.

“Komisi sudah punya basis pemahaman dan mitra kerja yang relevan. Kita ingin pembahasan Ranperda ini tidak berlarut-larut, tapi tetap berkualitas dan berdampak,” ujarnya.

Baca juga : Fraksi Demokrat : Kita harus Pastikan BUMD Bekerja Optimal

Terkait tanggapan Gubernur atas pandangan fraksi, Hasanuddin mengapresiasi respons yang konstruktif dan terbuka. la berharap proses pembahasan di komisi nantinya melibatkan diskusi lintas sektor, termasuk masukan dari akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat sipil.

“Kita dorong agar komisi membuka ruang konsultasi publik. Regulasi yang baik lahir dari partisipasi, bukan hanya dari meja rapat,” katanya.

Menutup rapat, Hasanuddin menegaskan komitmen DPRD Kaltim dalam menjaga kualitas legislasi, terutama dalam isu-isu yang menyangkut tata kelola keuangan daerah dan pelayanan publik.

“Kami tidak ingin Ranperda ini hanya menjadi dokumen hukum. Kami ingin ia menjadi instrumen perubahan. Itu komitmen kami,” tutupnya. (Put/Qad-Adv)