Korsa.id, Sangatta – Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur, Hepnie Armansyah, menyoroti banyaknya perangkat daerah yang melakukan bimbingan teknis (Bimtek) di luar daerah atau perjalanan dinas keluar daerah.
Menurut politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini, apabila perjalanan dinas untuk koordinasi dengan Pemerintah Provinsi atau dengan DPR RI wajar saja. Karena selain jalin silaturahmi juga memang harus lebih intens makanya harus bertemu.
“Namun berbeda saat menggelar rapat internal yang hadir pesertanya dari Kutim dan melakukan perjalanan dinas di luar daerah. Tentu lebih baik tak usah dilakukan. Arahan kan saja anggaran itu untuk yang lain,” sebutnya saat diwawancarai awak media ini, Senin (3/7/2023).
Terkait Bimtek di luar Kutim yang kini ramai dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menggunakan pihak ketiga, ia menanggapi hal yang masih bisa ditoleransi dan setuju saja.
Dikarenakan peserta pasti harus mengunjungi lokasi bimtek karena disarankan pihak ketiga tersebut, hal itu juga tentu dilakukan sesuai prosedur.
Baca Juga : Hepnie Minta Kewenangan Daerah Jangan Diambil Pusat dan Provinsi
Dalam penilaiannya, alangkah lebih baiknya narasumber bisa didatangkan ke Kutim. Jadi masyarakat tak menilai bimtek tersebut hanya bersenang-senang.
“Tetapi kalau untuk sifatnya hanya koordinasi apalagi internal, sebaiknya dilakukan di sini (Kutim) saja,” tegasnya.
Pihaknya juga mengungkapkan bahwa, dahulu dirinya juga pernah mengikuti bimtek dari Kemendagri. Saat itu, dia juga berangkat ke Jakarta untuk mengikutinya. Kegiatan itu bersamaan pula dengan kabupaten lainnya. Karena bimteknya satu paket, jadi diikuti beberapa kabupaten termasuk juga dari Kutim. (Put/As-Adv)
