Matangkan Rencana Pembangunan Sekolah Rakyat, Pemkab Kutim Belajar ke Samarinda
Korsa.id, Samarinda – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) bergerak cepat mematangkan rencana pembangunan Sekolah Rakyat terpadu di wilayahnya.
Guna memastikan konsep dan tata kelola fisik terbangun secara presisi, Pemkab Kutim memboyong tim lintas sektor melakukan audiensi dan kunjungan kerja langsung ke Sekolah Rakyat Terintegrasi Palaran, Kota Samarinda, Kamis (20/8/2026).
Rombongan peninjau dipimpin oleh Asisten II Sekretariat Kabupaten Kutim Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Noviari Noor, didampingi Kepala Dinas Sosial Kutim, Ernata Hadi Sujito, serta perwakilan Dinas Pendidikan dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kutim.
Dalam peninjauan lapangan tersebut, tim Pemkab Kutim membedah secara rinci cetak biru Sekolah Rakyat Palaran Samarinda yang berdiri di atas kawasan terintegrasi berbasis asrama.
Baca juga : Dinsos Kutim Siapkan Lahan 5 Hektare untuk Sekolah Rakyat Program Kemensos
Kompleks pendidikan tersebut terdiri dari 24 unit bangunan utama dengan perincian fasilitas pendukung, mulai fasilitas pendidikan berupa Gedung sekolah jenjang SD sebanyak 18 ruang kelas kapasitas kurang lebih 540 siswa, SMP, dan SMA.
Untuk fasilitas hunian, berupa asrama siswa putra/putri serta asrama guru. Sementara untuk fasilitas penunjang berupa Kantin, masjid, dapur umum, sarana olahraga, hingga Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
Asisten II Sekkab Kutim, Noviari Noor, menegaskan bahwa studi banding ini krusial agar perencanaan di Kutim tidak sekadar berpatokan pada coretan di atas kertas, melainkan mengacu pada praktik nyata yang sudah berjalan.
“Kami datang untuk belajar dan melihat langsung bagaimana Sekolah Rakyat ini dibangun dan dijalankan. Kami tidak ingin hanya membangun gedungnya saja. Yang paling penting adalah memastikan anak-anak nantinya bisa belajar dengan nyaman, tinggal dengan baik, dan mendapatkan pendidikan karakter yang utuh,” terang Noviari.
Baca juga : Lurah Lawe-Lawe PPU Sambut Positif Pembangunan Sekolah Rakyat
Penyelenggaraan Sekolah Rakyat berbasis asrama menuntut komitmen multidisiplin. Oleh karena itu, pelibatan Dinsos, Disdik, dan Dinas Perkim dilakukan sejak dini untuk memetakan kebutuhan dasar program.
Dinas Sosial menyiapkan kriteria dan pendataan calon peserta didik prasejahtera agar bantuan tepat sasaran serta merancang pola pendampingan karakter. Untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menghitung kapasitas ruang kelas, kecukupan tenaga pendidik, dan kurikulum pengasuhan.
Sementara Dinas Perkim menyiapkan studi kelayakan lahan, tata ruang kawasan, dan pemenuhan sarana infrastruktur air bersih hingga sanitasi.
Kepala Dinas Sosial Kutim, Ernata Hadi Sujito, menambahkan bahwa pola asrama memberikan nilai tambah karena proses pembentukan mental dan kemandirian siswa dapat dipantau selama 24 jam.
Baca juga : Meski Minat Rendah, Disnaker Tetap Dorong Perusahaan Perkebunan Sawit Prioritaskan Warga Lokal
“Sekolah Rakyat ini memiliki karakteristik khusus karena menyediakan tempat tinggal dan pembinaan hidup. Dari sisi sosial, persiapannya harus cermat agar anak-anak yang menjadi sasaran benar-benar mendapatkan intervensi pendidikan yang mengubah masa depan mereka,” ujar Ernata.
Hasil dari kunjungan kerja di Palaran ini selanjutnya akan dirangkum oleh Pemkab Kutim sebagai bahan penyusunan dokumen perencanaan akhir (masterplan), penentuan lokasi lahan, hingga skema penganggaran pembangunan Sekolah Rakyat Kutai Timur. (*/Put/As)
