Pemkab Kutim Geser Bantuan Konsumtif ke Modal Usaha Produktif demi Entaskan Kemiskinan
Korsa.id, Sangatta – Penanganan kemiskinan di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) kini memasuki babak baru. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim resmi mengubah strategi pengentasan kemiskinan dari yang semula bersifat konsumtif dan berjangka pendek menjadi penguatan kemandirian ekonomi masyarakat melalui bantuan usaha produktif.
Langkah strategis ini bertumpu pada data pemeringkatan kesejahteraan sosial. Dari total 454.991 penduduk Kutim, sebanyak 163.899 jiwa atau 53.778 kepala keluarga (KK) tercatat berada dalam kelompok desil 1 hingga desil 5, kelompok yang dikategorikan miskin dan rentan miskin.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kutim, Ernata Hadi Sujito, menjelaskan bahwa pemetaan desil berdasarkan data BPS menjadi panduan agar intervensi pemerintah lebih terarah. Kelompok desil 1, misalnya, merupakan masyarakat dengan pengeluaran terendah sekitar Rp500 ribu/kapita/bulan yang berjumlah 24.281 jiwa atau 8.430 KK.
“Kelompok desil 1 sampai desil 5 inilah yang menjadi prioritas penanganan pemerintah. Kalau masyarakat terus diberi bantuan yang sifatnya habis pakai, mereka akan terus bergantung. Karena itu sekarang kami arahkan ke usaha produktif,” tegas Ernata.
Baca juga : Ubah Bantuan Jadi Peluang, Dinsos Kutim Dorong Warga Bangkit Lewat UEP
Sebagai bentuk komitmen nyata, Dinsos Kutim meluncurkan Program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) pada tahun 2026. Program ini difokuskan bagi warga di kelompok desil 1 hingga desil 3 yang sudah memiliki embrio atau rintisan usaha.
Berbeda dari sekadar penyaluran sembako, Program UEP memberikan paket lengkap penunjang usaha. Mulai dari pembekalan, berupa pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan pengelolaan usaha.
Dilanjutkan dengan pemberian bantuan peralatan penunjang fisik yang disesuaikan dengan jenis usaha, misalnya kompor, perlengkapan masak, dan bahan baku untuk usaha kuliner. Terakhir yakni pemberian nilai bantuan yang diperkirakan berkisar antara Rp5 juta hingga Rp8 juta per penerima manfaat.
Pada tahap awal di tahun 2026, program ini menyasar 200 KK yang tersebar di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, sebelum nantinya diperluas secara bertahap ke kecamatan lain.
Baca juga : Agus Aras Soroti Tingginya Angka Kemiskinan Ditengah Pertumbuhan Ekonomi Kutim
Pengentasan kemiskinan ini juga disokong oleh sinergi program lain, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dari Pemerintah Pusat, bantuan UEP dari Pemprov Kaltim, serta partisipasi sektor swasta sesuai amanat UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
Ernata berharap alokasi anggaran untuk pemberdayaan ini dapat terus diperkuat karena masuk dalam 50 program prioritas Bupati Kutim. Efektivitas pelaksanaan UEP tahun 2026 pun akan terus dievaluasi agar mampu memberikan dampak jangka panjang bagi peningkatan pendapatan warga.
“Kami beri pelatihan, pendampingan, peralatan, sampai modal usahanya supaya mereka bisa mandiri dan pendapatannya meningkat secara berkelanjutan,” pungkas Ernata. (Ek/As)






