Korsa.id, Samarinda – Selian menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Perhubungan Kaltim, Komisi III DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) juga melakukan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), bersama Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR-PERA) dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Senin (25/8/2025).
Rapat yang dipimpin Ketua Komisi III, Abdulloh, ini fokus pada efektivitas realisasi anggaran 2025 dan perencanaan 2026, terutama setelah adanya penyesuaian anggaran daerah.
Kepala Dinas PUPR-PERA Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda, memaparkan tantangan anggaran besar yang dihadapi. Firnanda mengungkapkan bahwa pagu anggaran PUPR-PERA untuk Tahun 2026 telah disesuaikan turun menjadi Rp2,9 triliun, dari pagu 2025 yang mencapai Rp3,2 triliun.
Penurunan signifikan ini, menurut Firnanda, salah satunya dipengaruhi oleh pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat yang kini hanya 75 persen dari sebelumnya.
Baca juga :Â Proyek Lambat Jalan, Basti Nilai Dinas PUPR dan Perkim Tidak Serius
Meskipun pagu besar, realisasi fisik pembangunan hingga 25 Agustus 2025 baru mencapai 32 persen, sementara realisasi keuangannya berada di angka 26 persen.
Firnanda menambahkan, bidang bina marga menjadi penyerap anggaran terbesar, dengan alokasi sekitar Rp1 triliun, dan seluruh program masih terus berjalan.
Ketua Komisi III, Abdulloh, menekankan perlunya kecepatan dalam pembahasan. “Kami berharap tidak ada lagi perubahan signifikan, sehingga pembahasan APBD 2025 dan 2026 dapat segera diselesaikan,” tegasnya.
Dalam sesi yang sama, Sekretaris Dinas ESDM Kaltim, Hadi Suwito, melaporkan bahwa pagu anggaran instansinya untuk tahun 2025 adalah Rp165 miliar, dengan realisasi keuangan hingga saat ini mencapai Rp40 miliar.
Baca juga :Â KPC Tak Tepati Janji, Pemkab Kutim Ambil Alih Pembangunan Jalan Sangatta-Ranpul
Dari angka itu, pihaknya memprogramkan Pengelolaan Minerba dan Kegeologian menunjukkan realisasi tertinggi, masing-masing mencapai 60,78% dan 54,94%.
Selain itu, ada pula program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan (EBT) dan Konservasi Energi masih minim, dengan realisasi hanya 8,94 persen atau Rp6 miliar.
RDP ini dihadiri oleh sejumlah anggota Komisi III lainnya, termasuk Akhmed Reza Fachlevi, Jahidin, Baharuddin Muin, Apansyah, Sugiyono, Arfan, Muhammad Samsun, dan Syarifatul Sya’diah, menunjukkan keseriusan dewan dalam mengawal postur APBD 2026. (Put/Qad-Adv)
