Apansyah Kritik Pembangunan Terminal Bontang, Realisasi Belanja Dishub Kaltim Baru 25%

Korsa.id, Samarinda – Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) melancarkan kritik tajam terhadap kinerja Dinas Perhubungan (Dishub) dan Biro Administrasi Pembangunan, terkait rendahnya realisasi anggaran dan lambannya progres sejumlah proyek infrastruktur strategis.

Penegasan ini disampaikan dalam Rapat Kerja (Raker) yang dipimpin Ketua Komisi III, Abdulloh, bersama Dishub, Biro Administrasi Pembangunan, dan Biro Barang dan Jasa (Barjas) Kaltim, di Gedung E DPRD Kaltim, Selasa (25/8/2025).

Komisi III menyoroti data Dishub Kaltim yang menunjukkan realisasi anggaran Tahun 2025 yang sangat rendah. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dishub, Irhamsyah, melaporkan bahwa pagu Dishub sebesar Rp245 miliar telah terpangkas menjadi Rp197 miliar, namun realisasi per 22 Agustus baru mencapai Rp51 miliar atau 25,77 persen.

“Untuk tahun 2026, Dishub mengajukan kebutuhan sebesar Rp154 miliar,” kata Irhamsyah.

Rendahnya serapan ini memicu kekhawatiran Komisi III bahwa dana pembangunan tidak terserap optimal, bahkan berpotensi menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa).

Hal itu diutarakan oleh anggota Komisi III, Apansyah, dirinya mekekankan tinggal beberapa bulan menjelang berakhirnya masa anggaran 2025. “Jangan sampai anggaran berakhir menjadi Silpa hanya karena titik-titik kegiatan tidak jelas. Pemerintah harus serius menuntaskan pekerjaan sesuai target.” pinta politisi Golkar itu.

Baca juga : Apansyan Perjuangkan Berdirinya Kantor Desa di Kecamatan Sandaran

Selain masalah realisasi, Komisi III juga menyoroti kondisi fisik beberapa proyek transportasi yang dinilai mubazir dan terancam mangkrak.

Secara spesifik Apansyah mengkritisi Terminal Bontang senilai Rp15 miliar yang dilaporkan sudah mengalami kerusakan meskipun baru selesai dibangun.

“Terminal sebesar itu jangan sampai mubazir. Anggaran besar sudah keluar, tapi manfaatnya belum terasa bagi masyarakat. Pemerintah harus turun langsung melihat kondisi di lapangan,” tegasnya.

Sedangkan Syarifatul Sya’diah menyoroti pengembangan Pelabuhan Teritip di Balikpapan yang dinilai lamban. “Kalau tidak segera dipercepat, pelabuhan ini hanya akan jadi proyek mangkrak. Padahal, potensinya besar sekali untuk mendukung aktivitas ekonomi,” ujarnya.

Baca juga : Joko : Minta doa Pembangunan Pelabuhan Tepat Waktu

Salain itu, Husin Djufri soroti akses Bandara Maratua. Dirinya menekankan pentingnya dukungan anggaran untuk Bandara Maratua. Menurutnya, tanpa akses transportasi yang memadai, potensi wisata kelas dunia di Pulau Maratua tidak akan bisa menggerakkan ekonomi masyarakat lokal.

Di sisi lain, Komisi III mengapresiasi Biro Barang dan Jasa yang menekankan transparansi pengadaan. Kepala Biro Barjas, Buyung, melaporkan total overview pengadaan Pemprov Kaltim tahun 2025 mencapai Rp20,93 triliun, dan menegaskan bahwa semua pengadaan sudah terdaftar di katalog elektronik.

“Transparansi ini penting supaya publik tahu ke mana arah belanja pemerintah,” jelas Buyung.

Baca juga : Kesbangpol Kutim dan Berau Bertemu, Diskusi Potensi Kerawanan di Perbatasan

Komisi III menyimpulkan Raker dengan menekankan bahwa efisiensi anggaran, pembangunan infrastruktur transportasi yang berkelanjutan, dan transparansi pengadaan barang dan jasa harus menjadi prioritas utama.

Sikap tegas Komisi III ini menunjukkan komitmen pengawasan untuk memastikan APBD Kaltim benar-benar berdampak positif bagi masyarakat. (Put/Qad-Adv)