Korsa.id, Bandung – Perubahan lanskap demokrasi nasional menjadi isu utama dalam Rapat Kerja Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) periode 2025-2029 yang digelar di Kantor DPRD Jawa Barat, Selasa (5/8/2025).
Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Sigit Wibowo, menegaskan pentingnya lembaga legislatif daerah untuk adaptif dalam menyikapi kebijakan yang lahir dari pusat.
Sigit Wibowo menyebut forum ADPSI kali ini istimewa karena secara berani mengangkat isu-isu nasional yang berdampak langsung pada kerja-kerja dewan di daerah.
Isu tersebut mencakup putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perpanjangan masa jabatan anggota DPRD dan wacana revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Baca juga :Â Pemkab Kutim Gandeng Kampus-kampus Ternama, Berikan Beasiswa Indonesia Emas Daerah
“Diskusi ini membuka ruang refleksi bagi legislatif daerah dalam menyikapi kebijakan pusat yang dapat mengubah lanskap demokrasi lokal,” ujar Sigit.
Ia menekankan, sinergi antarlembaga DPRD melalui ADPSI menjadi jembatan vital untuk mewujudkan parlemen daerah yang lebih tanggap dan efektif terhadap perubahan regulasi.
Ketua ADPSI periode 2025-2029, Buky Wibawa, menyampaikan bahwa forum ini bertujuan utama untuk memperkuat solidaritas kelembagaan dan meningkatkan kualitas kerja DPRD Provinsi se-Indonesia.
Baca juga :Â RSUD Kudungga Miliki Dokter Spesialis Bedah Saraf, Masyarakat Tidak Perlu Lagi Berobat ke Luar Daerah
Buky menyoroti pentingnya ADPSI sebagai sarana untuk menyamakan persepsi dan mencari solusi kolektif atas tantangan yang datang dari pusat maupun daerah.
“Melalui ADPSI, kita tidak hanya mempererat silaturahmi, tetapi juga bertukar pikiran, menyatukan pandangan, dan merumuskan langkah strategis,” katanya.
Sigit berharap bahwa seluruh rangkaian rapat kerja ini mampu menghasilkan kesamaan persepsi dan sinergi antarpengurus serta koordinator wilayah. Hal ini krusial untuk memperkuat peran strategis DPRD Provinsi se-Indonesia dalam menghadapi kebijakan pusat.
Baca juga :Â Kembangkan Sektor Pertanian, Desa Purwajaya Antisipasi Usai Pertambangan
Menurut Sigit, penguatan DPRD tidak cukup hanya melalui regulasi, tetapi juga membutuhkan wadah komunikasi yang progresif seperti ADPSI untuk meningkatkan daya saing legislatif.
Rapat kerja ADPSI ini diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan yang berdampak nyata bagi kemajuan organisasi dan peningkatan kinerja DPRD, terutama dalam merespons dinamika politik dan hukum di tingkat nasional. (Put/Qad-Adv)
