Korsa.id, Samarinda – Upaya penguatan integritas di lingkungan pendidikan tinggi Kalimantan Timur mendapat dukungan penuh dari DPRD Kaltim. Deklarasi Kampus Berintegritas Menuju WBK/WBBM (Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani).
Kegiatan yang diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dan Program Studi Pembangunan Sosial FISIP Universitas Mulawarman (Unmul) menjadi momentumnya. Yang dilaksanakan pada Rabu, (8/10/2025), di Gedung Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si, Kampus Unmul Gunung Kelua, Samarinda.
Acara yang dipadati civitas akademika dan perwakilan lembaga pemerintahan ini digelar di Kampus Unmul dan menghadirkan Wakil Ketua KPK RI dan Kepala Perwakilan BPK RI Kaltim sebagai narasumber.
Mewakili DPRD Kaltim, Sarkowi V. Zahry menyampaikan apresiasi atas kolaborasi lintas lembaga ini. Ia menegaskan bahwa dunia akademik memiliki tanggung jawab strategis untuk menjadi garda terdepan dalam menanamkan nilai-nilai antikorupsi.
Baca juga :Â Pemkab Kutim Kerjsama dengan Universitas Mulawarman untuk Penuhi Tenaga Kesehatan
“Kami di DPRD Kaltim sangat mendukung upaya seperti ini. Inisiasi kampus berintegritas harus dimulai dan dibudayakan di lingkungan akademik. Jika kampus mampu menjadi contoh wilayah bebas korupsi, maka pemerintahan yang bersih akan semakin nyata,” ujar Sarkowi.
Sarkowi juga menekankan bahwa memberantas korupsi tidak bisa hanya mengandalkan hukuman, tetapi harus didukung oleh upaya moral dan edukasi yang berkesinambungan.
“Kita tidak bisa memerangi korupsi hanya dengan hukuman. Harus ada gerakan moral dan edukasi yang terus menerus, dan kampus adalah tempat terbaik untuk menanamkan nilai-nilai itu,” tambahnya.
Baca juga :Â Kerjasama Pemkab Mahulu Dengan Universitas Mulawarman Untuk Tingkatkan Kompetensi ASN
DPRD Kaltim melihat kegiatan ini sebagai langkah nyata membangun tata kelola kampus yang bersih dan transparan. Melalui sinergi kuat antara KPK, BPK, Kejaksaan, dan institusi pendidikan, diharapkan Kaltim dapat melahirkan generasi pemimpin masa depan yang berkarakter dan bebas dari praktik korupsi. (Put/Qad-Adv)
