Korsa.id, Samarinda – Dua BUMD strategis Kaltim, PT Migas Mandiri Pratama (MMP) dan PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida), memicu perbedaan pandangan di DPRD. Dalam Rapat Paripurna ke-29, Jumat (8/8/2025) siang, fraksi-fraksi terbelah soal mekanisme pembahasan revisi regulasi dua perusahaan vital ini.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Hasanuddin Mas’ud dan dihadiri Asisten II Pemprov Kaltim, Ujang Rahmad. Ranperda tentang perubahan regulasi MMP dan Jamkrida dinilai memiliki dampak strategis yang kompleks.
Oleh karena itu, tiga fraksi Gerindra, PDI Perjuangan, dan PKB bersikeras pembahasan harus dilakukan melalui Panitia Khusus (Pansus).
Juru bicara Fraksi Gerindra, Abdul Rakhman Bolong, menegaskan Pansus adalah jalur terbaik. “Pembahasan melalui Pansus akan lebih komprehensif dan lintas sektor. Mengingat kompleksitas perubahan regulasi dan dampak strategisnya terhadap BUMD, kami menilai Pansus adalah mekanisme yang paling tepat,” ujar Bolong.
Baca juga : Faisal Rachman : Pansus Bertugas mengevaluasi Perda Pertanggungjawaban APBD
Di sisi lain, empat fraksi lainnya mengusulkan pembahasan dilakukan secara efisien melalui komisi yang membidangi (Komisi III atau II). Mereka meyakini komisi terkait sudah memiliki kapasitas yang memadai.
“Komisi-komisi yang membidangi sudah memiliki kapasitas dan kewenangan substantif. Pembahasan melalui komisi akan lebih efisien tanpa mengurangi kedalaman materi,” tegas juru bicara Fraksi Golkar, Sarkowi V Zahry.
Terlepas dari perbedaan mekanisme, kedua Ranperda ini dianggap memiliki urgensi tinggi untuk memperkuat tata kelola, transparansi, dan efektivitas operasional BUMD.
Baca juga : dr Novel laporkan hasil kerja pansus sengketa lahan Kelompok Tani dan Indominco
Pemprov berharap revisi ini segera disahkan untuk mendorong optimalisasi peran BUMD dalam mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Rapat ditutup dengan harapan agar proses legislasi ini segera selesai dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat Kaltim. (Put/Qad-Adv)
