BalikpapanDPRD KaltimKesehatan

10 Dewan Dapil Balikpapan Siap Perjuangkan Bankeu Pemprov Untuk Rumah Sakit Balikpapan Timur

Korsa.id, Samarinda – Proyek pembangunan rumah sakit (RS) di Balikpapan Timur yang sangat mendesak kini menjadi sasaran kritik tajam DPRD Kaltim. Sekretaris Komisi II DPRD Kaltim, Nurhadi Saputra, mempertanyakan keseriusan Pemerintah Kota Balikpapan dalam merealisasikan janji vital tersebut.

Nurhadi mengungkapkan kekecewaannya karena proyek yang seharusnya groundbreaking setelah Lebaran 2025 tak kunjung dimulai.

“Sudah lewat Lebaran 2025, tapi pembangunan rumah sakit Balikpapan Timur belum juga mulai. Saya sudah komunikasi langsung dengan Kepala Dinas Kesehatan, Ibu Alwiati, katanya masih menunggu skema kontrak tahun jamak (multiyears contract). Sampai kapan harus menunggu?” tegas Nurhadi, belum lama ini.

Sebagai mantan anggota DPRD Kota Balikpapan, Nurhadi mengingatkan Wali Kota Rahmad Mas’ud bahwa proyek ini adalah janji politik yang harus ditepati.

Baca juga : Jadi Rumah Sakit Rujukan, RSUD Kudungga Perlu Tambahan Dokter Spesialis Paru 

“Kalau terus menunda, kesannya Wali Kota tidak serius. Padahal, ini janji kampanye beliau. Sudah pernah ada penyiapan anggaran, setahu saya sekitar Rp20 miliar. Mau pakai Rp10 miliar dulu pun silakan. Yang penting mulai,” lanjutnya.

Nurhadi bahkan menyatakan DPRD Kaltim siap membantu pendanaan. Ia mengklaim 10 anggota DPRD Kaltim dari Dapil Balikpapan siap memperjuangkan bantuan keuangan dari provinsi.

“Lahannya sudah ada, anggaran awal juga sudah siap. Jadi jangan terlalu banyak dramatisasi. Masyarakat Balikpapan Timur tidak bisa terus menunggu. Kemacetan makin parah, layanan kesehatan juga masih terbatas. Ini harus jadi prioritas,” ujarnya keras.

Baca juga : Rumah Sakit (RS) Pratama Muara Bengkal Kekurangan Dokter Spesialis

Ia menekankan perlunya pembagian peran yang adil antara pemerintah kota dan provinsi. Mengingat penanganan jalan utama seperti Jalan Mulawarman sudah diurus provinsi, Pemkot seharusnya fokus pada pembangunan sarana kesehatan dan infrastruktur dasar.

“Sudah saatnya duduk bersama dan bertindak nyata. Jangan biarkan masyarakat jadi korban tarik-ulur anggaran dan janji yang tak kunjung ditepati,” pungkasnya, mendesak agar Pemkot segera bergerak. (Put/Qad-Adv)

Baca Juga

Back to top button