Korsa.id, Samarinda – Program unggulan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim), GratisPol 10 (pendidikan tinggi gratis), kembali menuai kritik tajam.
Kali ini, sorotan datang dari Komisi II DPRD Kaltim yang menyoroti satu masalah krusial, belum adanya kejelasan teknis pelaksanaan program.
Anggota Komisi II, Nurhadi Saputra, menyatakan ketidakjelasan teknis ini menimbulkan kebingungan massal di kalangan calon mahasiswa, mahasiswa aktif, hingga para orang tua.
Menurut Nurhadi, masyarakat bingung membedakan GratisPol 10 dengan skema beasiswa lama seperti Kaltim Tuntas.
Baca juga : Gratispol Gubernur Kaltim Tuai Dukungan: PPU Siap Implementasikan Enam Program Pro Rakyat
“Apa sebenarnya perbedaan GratisPol 10 dengan beasiswa yang sudah ada, Bagaimana mekanismenya? Apakah program ini juga menyentuh mahasiswa yang saat ini sedang aktif kuliah, atau hanya diperuntukkan bagi mahasiswa baru?” ujar Nurhadi.
Nurhadi memperingatkan, jika ketidakjelasan ini berlarut-larut, program mulia yang bertujuan memeratakan akses pendidikan tinggi justru berpotensi memunculkan kecurigaan dan merusak kepercayaan masyarakat.
Kekhawatiran juga muncul terkait nasib bantuan pendidikan untuk siswa sekolah menengah yang seharusnya menjadi bagian kebijakan ini.
Ia secara tegas mendesak Pemprov Kaltim, terutama Dinas Pendidikan dan instansi terkait, untuk segera menyusun dan menyosialisasikan Pedoman Teknis (Juknis) pelaksanaan program.
Baca juga : Pandi Widiarto Minta Pemerintah Transparan terkait Beasiswa untuk Masyarakat
“Tanpa penjelasan yang cepat dan transparan, program ini berisiko gagal mencapai tujuannya,” tegasnya.
Selain itu, Nurhadi menekankan bahwa mahasiswa aktif yang sudah berjuang menyelesaikan studi di tengah keterbatasan ekonomi tidak boleh terabaikan dalam skema kebijakan baru ini.
Mengingat alokasi anggaran pendidikan yang besar, ia berharap prinsip transparansi dan akuntabilitas menjadi prioritas utama implementasi GratisPol 10, demi memastikan dana masyarakat digunakan tepat sasaran. (Put/Qad-Adv)
