DPRD Kunjungi Badan Penghubung Kaltim di Jakarta, Minta Kampanyekan Program Pemprov

Korsa.id, Jakarta – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) melaksanakan kunjungan kerja ke Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kaltim di Jakarta pada Rabu (16/7/2025). Kunjungan ini berfokus pada evaluasi aset daerah dan penguatan koordinasi lintas instansi di wilayah Jabodetabek.

Rombongan dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III, Akhmed Reza Fachlevi, bersama Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, serta anggota Komisi III lainnya, seperti Jahidin, Subandi, dan Abdul Rahman Agus. Mereka diterima oleh Kepala Seksi Promosi dan Informasi, Endang Sri Wahyuni, beserta jajaran Badan Penghubung.

Dalam sesi tersebut, Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menekankan fungsi pengawasan DPRD terhadap alokasi anggaran Badan Penghubung. Ia secara khusus meminta rincian mengenai arah kebijakan dan prioritas program tahun 2025.

“Kami ingin mengetahui arah strategis dan nilai anggaran yang dialokasikan agar fungsi pengawasan dapat berjalan optimal,” kata Hasanuddin.

Baca juga : Wabup PPU Abdul Waris Hadiri Business Coorporation Bersama Kedutaan Besar Rusia di Jakarta

Ia juga menekankan peran Badan Penghubung sebagai “simpul koordinasi lintas sektor” dan berharap institusi ini dapat menjadi platform efektif untuk mengkampanyekan program unggulan Pemprov, seperti Gaspol dan Jospol, melalui media promosi yang modern.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III, Akhmed Reza Fachlevi, mendesak Badan Penghubung untuk menjadi “garda depan” Kaltim di tingkat nasional dan berperan aktif sebagai pendamping bagi mahasiswa Kaltim di Jakarta, mengingat kondisi asrama yang dinilai kurang layak.

“Badan Penghubung harus menjadi garda depan dalam menjalin sinergi antarwilayah, sekaligus menjadi representasi Kalimantan Timur di tingkat nasional,” ucap Reza.

Baca juga : PDI P Berikan Catatan Penting Pada Pertanggung Jawaban APBD

Menanggapi hal tersebut, Endang Sri Wahyuni, memaparkan bahwa pada Tahun 2025 Badan Penghubung menerima alokasi anggaran sebesar Rp17 miliar. Dana ini dialokasikan untuk dua program utama: pelayanan penghubung dan program penunjang.

“Program ini mencakup fasilitasi teknis bagi pejabat, pengelolaan mess, kerja sama lintas lembaga, serta promosi potensi daerah melalui Anjungan Kaltim di TMII dan kawasan Jabodetabek,” jelas Endang. (Put/Qad-Adv)