Kasus Kekerasan Anak Meningkat, DPRD Kaltim Gelar RPD Bersama KPAD dan DP3A

Korsa.id, Samarinda – Data terbaru dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) menunjukkan adanya kenaikan kasus kekerasan terhadap anak di Kalimantan Timur (Kaltim) pada tahun 2024, setelah sempat menurun pada tahun sebelumnya.

Dimana Kota Samarinda tercatat sebagai wilayah dengan angka kasus tertinggi yang membutuhkan penanganan serius.

Merespons kondisi ini, Komisi IV DPRD Kaltim mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kaltim dan DP3A pada Senin (21/7/2025).

Dengan tujuan utama RDP ini adalah membahas strategi percepatan Kaltim menuju status Provinsi Layak Anak (Provila).

Baca juga : DPPPA Kutim Gelar RAD Menuju Kabupaten Layak Anak

Anggota Komisi IV, Agusriansyah Ridwan, menekankan bahwa perencanaan yang terpadu dan penguatan regulasi adalah kunci. Ia menyoroti bahwa Mahakam Ulu masih menjadi satu-satunya kabupaten/kota di Kaltim yang belum meraih predikat layak anak, dan ini menjadi target prioritas.

“KPAD Kaltim perlu segera menyusun roadmap yang memuat indikator kinerja dan korelasi kerja lintas sektor,” ujar Agusriansyah.

Roadmap ini, menurutnya, sangat penting agar program perlindungan anak dapat bersinergi dengan dinas terkait seperti Dinas Sosial, DP3A, dan BKKBN, bahkan melibatkan korporasi.

Tanpa peta jalan yang terstruktur, penganggaran menjadi sulit, padahal kebutuhan penanganan anak sangat mendesak.

Baca juga : DPRD Kutim Dorong Peningkatan Gizi Anak dan Pengembangan UMKM Kuliner di Kutim 

Sekretaris Komisi IV, H. M. Darlis Pattalongi, memperkuat desakan tersebut dengan meminta agar KPAD Kaltim direvitalisasi. Ia menuntut agar KPAD dikelola sebagai lembaga mandiri dengan penambahan komisioner dari 5 menjadi 7 orang dan perpanjangan masa jabatan dari 3 menjadi 5 tahun demi kinerja yang optimal.

Darlis mengajak semua pihak terkait untuk bersama-sama bersinergi dan membuat roadmap perlindungan anak yang terintegrasi lintas instansi.

“Komisi IV mengajak seluruh pihak untuk bersinergi dalam menjadikan Kalimantan Timur sebagai Provinsi Layak Anak, serta menginisiasi roadmap perlindungan anak yang terintegrasi lintas instansi,” tutupnya. (Put/Qad-Adv)