Korsa.id, Sangatta – Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) kini mengubah arah kebijakan dalam menangani gelandangan, pengemis (gepeng), badut jalanan, dan manusia silver. Jika sebelumnya pendekatan yang digunakan lebih menekankan pada penertiban, kini Dinsos mengedepankan pola pemberdayaan sosial agar mereka dapat hidup lebih mandiri dan produktif.
Kepala Dinsos Kutim, Ernata Hadi Sujito, menjelaskan bahwa proses penanganan gepeng tetap dimulai melalui razia penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), namun setelah itu Dinsos mengambil peran dalam pembinaan dan pendampingan sosial.
“Penertiban dilakukan sesuai standar operasional prosedur. Satpol PP yang melakukan penangkapan, sementara Dinas Sosial bertugas membina mereka agar bisa kembali berdaya,” jelas Ernata saat dikonfirmasi melalui pesan singkat.
Setelah proses penertiban, setiap individu yang terjaring akan menjalani asesmen personal untuk menggali potensi, minat, dan kemampuan yang dimiliki. Hasil asesmen tersebut menjadi dasar dalam menentukan bentuk pelatihan keterampilan dan program pemberdayaan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
“Kami ingin mereka tidak hanya berhenti dari aktivitas di jalan, tapi juga bisa punya penghasilan dan masa depan yang lebih baik,” tegasnya.
Baca Juga: Dinas Sosial Penajam Paser Utara Siapkan Program BLT Di Bulan Ramadan 2025
Razia terhadap gepeng dilakukan secara rutin, sekitar dua hingga tiga kali dalam sebulan, menyesuaikan dengan kondisi dan laporan masyarakat di lapangan.
“Kalau di satu wilayah jumlahnya meningkat, Satpol PP akan melakukan razia lebih sering. Kami terus berkoordinasi agar penanganan berjalan efektif dan terukur,” ujar Ernata.
Ia menilai bahwa sinergi antara Satpol PP dan Dinsos menjadi kunci keberhasilan dalam penanganan masalah sosial ini. Menurutnya, tindakan represif tanpa diikuti pembinaan hanya menyelesaikan persoalan sesaat.
“Kuncinya pembinaan. Setelah diberikan pelatihan, kami harapkan mereka bisa mengembangkan keterampilan yang diperoleh untuk membuka usaha sendiri,” tambahnya.
Melalui pendekatan yang lebih humanis dan berkelanjutan, Dinsos Kutim ingin memastikan setiap warga memiliki kesempatan yang sama untuk bangkit dan mandiri. Program ini diharapkan tidak hanya menekan keberadaan gepeng di ruang publik, tetapi juga menjadi langkah nyata menuju masyarakat Kutim yang lebih inklusif dan sejahtera.(Adv)
