Damayanti Kritisi Kinerja KPAD Kaltim, Masih Banyak Kasus Pernikahan Dini
Korsa.id, Samarinda – Angka pernikahan dini di Kalimantan Timur masih mengkhawatirkan. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Damayanti, menyoroti bahwa salah satu penyebab utamanya adalah minimnya edukasi reproduksi di kalangan muda. Data mencatat 288 kasus pernikahan dini, dengan Balikpapan sebagai wilayah terbanyak.
Dalam keterangannya, Kamis (24/7/2025), Damayanti menegaskan dampak serius dari nikah muda, mulai dari risiko stunting, KDRT, hingga ketidaksiapan mental pasangan.
Politisi PKB ini secara terbuka mengkritisi kinerja Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kaltim. Meski memiliki alokasi anggaran sekitar Rp500 juta per tahun, Damayanti menilai peran KPAD belum maksimal.
“KPAD ini keberadaannya seperti antara ada dan tiada. Karena justru TRC PPA yang selalu tampil lebih dulu saat ada kasus-kasus anak,” tuturnya, membandingkan KPAD dengan Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak (TRC PPA) Kaltim yang dinilai lebih tanggap.
Baca juga : Disdukcapil Gelar Sidang Isbat untuk Pasutri di 3 Kecamatan
Damayanti menekankan bahwa besarnya anggaran tidak menjamin hasil jika strategi kerja tidak konkret. Ia mendesak KPAD segera melakukan pembenahan internal dan lebih responsif.
Tak hanya itu, ia mengusulkan agar KPAD menjalin kerja sama lintas sektor dengan Dinas Pendidikan untuk menghadirkan program edukasi reproduksi yang menyasar langsung peserta didik di usia sekolah.
“KPAD tidak bisa bekerja sendiri. Harus ada sinergi agar programnya menyentuh langsung ke anak-anak,” pungkasnya, berharap KPAD segera menjadi garda depan yang sesungguhnya dalam perlindungan anak. (Put/Qad-Adv)
