Korsa.id, Samarinda – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Damayanti, menyatakan dukungan penuh terhadap tuntutan yang disuarakan mahasiswa dalam aksi unjuk rasa 1 September 2025.
Dukungan ini disampaikan Damayanti pada Jumat (5/9/25), menanggapi desakan publik agar keputusan atas aspirasi mahasiswa segera diumumkan. Selain itu, Damayanti juga mengkritik kebijakan anggaran, baik di tingkat pusat maupun daerah.
“Saya mendukung sekali apa yang telah disampaikan oleh teman-teman aksi pada 1 September. Sebagai perwakilan rakyat, kita harus mengutamakan harapan masyarakat,” tegasnya.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim ini secara spesifik menyoroti besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kaltim tahun 2026 yang ditargetkan mencapai Rp21 triliun.
Baca juga : DPRD Kaltim Terima Kunjungan Belajar SMA Karakter Bangsa
Ia menekankan bahwa dana yang fantastis ini harus dialokasikan secara cermat, adil, dan tepat guna, selaras dengan sebagian tuntutan mahasiswa.
“Beberapa poin dalam 11 tuntutan mahasiswa termasuk kewenangan pemerintah provinsi. APBD harus benar-benar digunakan untuk rakyat,” ujar Damayanti.
Selain anggaran daerah, politikus ini juga mengecam wacana lonjakan tunjangan anggota DPR RI yang belakangan menuai kontroversi di tingkat nasional.
Menurutnya, kebijakan tersebut harus ditinjau ulang demi menjaga prinsip keadilan dan proporsionalitas.
Baca juga : Unikarta Mart Resmi Dibuka, Jadi Simbol Kemandirian dan Wirausaha Mahasiswa
“Tunjangan DPR RI harus dievaluasi. Harus ada keadilan, jangan sampai anggaran besar untuk DPR tetapi kecil untuk masyarakat,” tegas Damayanti.
kritik dan aspirasi yang disampaikan mahasiswa berfungsi sebagai kontrol sosial penting untuk memastikan penggunaan keuangan negara dilakukan secara proporsional. (Put/Qad-Adv)
