DPRD Tegaskan Pemerintah Miliki Kewajiban Perhatikan Keberlangsungan Sekolah Swasta
Korsa.id, Samarinda – Sekolah swasta di Kalimantan Timur (Kaltim) tidak boleh lagi dipandang sebelah mata, apalagi dianggap sebagai “sekolah buangan”.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Fadly Imawan, menegaskan bahwa keberadaan sekolah swasta di tingkat SMA dan SMK justru sangat strategis untuk menopang keterbatasan daya tampung sekolah negeri.
Pernyataan ini disampaikan Fadly usai rapat kerja Komisi IV DPRD Kaltim yang membahas Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA), Senin (25/8/2025).
“Selama ini ada asumsi salah bahwa siswa yang masuk ke sekolah swasta adalah mereka yang tidak lolos secara akademik di sekolah negeri. Jadi seolah-olah sekolah buangan. Padahal itu tidak benar,” ujarnya.
Baca juga : Disdikbud Kukar Maksimalkan Dukungan untuk SKB dan PAUD demi Kurangi Angka Putus Sekolah
Fadly menegaskan, alih-alih dicap negatif, sekolah swasta seharusnya dipandang sebagai mitra strategis Pemprov Kaltim. Mengingat jumlah siswa terus meningkat, sekolah negeri mustahil menampung seluruh calon peserta didik.
“Sekolah negeri tidak akan mampu menampung semua anak-anak kita. Jadi, SMA dan SMK swasta harus dipandang sebagai bagian penting dari sistem pendidikan di Kaltim,” jelasnya.
Oleh karena itu, pemerintah provinsi memiliki kewajiban moral dan regulasi untuk memperhatikan keberlangsungan sekolah swasta, yang selama ini sering berjuang sendiri dengan keterbatasan fasilitas.
“Jangan karena mereka swasta, lalu dilepaskan begitu saja. Pemerintah tetap harus hadir memberikan dukungan, baik melalui fasilitas maupun bantuan operasional. Dunia Pendidikan ini kan regulasinya milik pemerintah,” katanya.
Baca juga : Dorong Pelestarian Bahasa Kutai, Disdikbud Kukar Perkuat Pembinaan di Sekolah
Menurut Fadly, penghargaan terhadap sekolah swasta tidak hanya diwujudkan dalam bentuk dana (seperti BOSDA), tetapi juga dalam bentuk pengakuan resmi bahwa mereka adalah mitra penting dalam mewujudkan pendidikan berkualitas di daerah.
“Sekolah swasta ini mitra. Kalau pemerintah tidak membantu, eksistensi mereka bisa melemah. Padahal mereka yang ikut menopang pendidikan kita,” tegasnya.
DPRD Kaltim ingin agar paradigma masyarakat dan pemerintah diubah: semua sekolah, baik negeri maupun swasta, harus dipandang memiliki peran yang sama dalam mencetak generasi masa depan Kaltim. (Put/Qad-Adv)
