Legislatif Kaltim Apresiasi Kehadiran RSB dan UPTD Pajak Berau, Minta Permudah Layanan Masyarakat
Korsa.id, Berau – DPRD Kaltim turut mendampingi kunjungan kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) ke Kabupaten Berau. Dengan agenda dalam mempercepat reformasi pelayanan publik berupa hadirnya Rumah Sehat Baznas (RSB) Berau dan Gedung UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (PPRD) Bapenda Kaltim Wilayah Berau.
Alih-alih sekadar mengapresiasi, para anggota dewan justru menyoroti perlunya desain sistemik dan rencana jangka panjang yang menjamin fasilitas tersebut memberikan dampak struktural dan sosial, bukan hanya kesan modern di permukaan.
Kehadiran RSB sebagai manifestasi layanan kesehatan berbasis filantropi dan UPTD PPRD sebagai upaya efisiensi tata kelola fiskal daerah memang diapresiasi. Namun, Anggota DPRD Kaltim Syarifatul Sya’diah menegaskan bahwa komitmen ini harus ditindaklanjuti dengan langkah nyata pasca-seremoni.
“Kami apresiasi atas keberadaan RSB dan UPTD PPRD. Tapi yang lebih penting adalah memastikan program tidak berhenti pada seremoni,” tegas Syarifatul Sya’diah.
Baca juga : Bayar Zakat Mal di Baznas, Bupati Kukar Minta OPD Sosialisasi Perda Zakat di Perusahaan
Politisi Golkar ini menekankan perlunya rencana jangka panjang, SDM yang terlatih, dan integrasi dengan sistem daerah agar dampaknya terasa secara struktural dan sosial. Syarifatul secara khusus menyoroti risiko stagnasi, terutama pada fasilitas fiskal seperti UPTD PPRD.
“Harus ada audit keberlanjutan, terutama pada fasilitas fiskal seperti UPTD PPRD. Jangan sampai modernisasi hanya tampak di permukaan, tapi tak memudahkan masyarakat,” imbuhnya, menyoroti pentingnya mekanisme pengawasan yang adaptif.
Anggota DPRD Kaltim lainnya, Apansyah, memperkuat sikap bahwa legislatif tidak hanya mendukung inovasi, tetapi juga menjamin keadilan distribusi program dan efektivitas anggaran yang telah digelontorkan.
“Kami akan terus dorong agar inisiatif seperti ini direplikasi di wilayah lain,” ujar Apansyah pada (16/07/2025) lalu.
Baca juga : Apansyan Perjuangkan Berdirinya Kantor Desa di Kecamatan Sandaran
Apansyah juga mengingatkan pentingnya penyebaran layanan berkualitas, sebagai dewan dirinya juga bakal melakukan pengawasan melekat kepada RSB dan UPTD PPRD.
“Ada anggaran yang digelontorkan, maka harus ada hasil yang dapat dirasakan masyarakat. Orientasi pembangunan harus bergeser dari fisik ke fungsi,” tambahnya.
Sementara itu, Husin Djufrie memperjelas peran penting DPRD dalam kunjungan kerja tersebut, yakni sebagai penyeimbang demokrasi daerah melalui fungsi pengawasan.
“Kami hadir bukan hanya untuk menyaksikan, tetapi untuk memastikan. Pelayanan publik harus terukur dampaknya. Bangunan megah tidak berarti, jika tidak berfungsi secara maksimal,” tutup Husin. (Put/Qad-Adv)
