Korsa.id, Balikpapan – Komisi IV DPRD Kalimantan Timur menyelenggarakan rapat kerja gabungan dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltim, serta enam perusahaan tambang besar.
Rapat yang digelar di Platinum Hotel Balikpapan ini, fokus membahas evaluasi kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup dan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL).
Rapat yang dihadiri oleh Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud dan dipimpin oleh Sekretaris Komisi IV Darlis Pattalongi. Pihaknya menyoroti isu krusial terkait Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER).
Anggota Komisi IV, Sarkowi V. Zahry, mengungkapkan kekhawatiran legislatif. Meskipun beberapa perusahaan berhasil meraih predikat PROPER emas, konflik dengan masyarakat di lapangan masih terus terjadi.
Baca juga :Â Jimmi dorong Peningkatan CSR KPC
“Tantangannya adalah apakah PROPER benar-benar mampu meningkatkan pengelolaan lingkungan. Kita butuh ukuran yang jelas dan komitmen nyata di lapangan,” ujar Sarkowi, sembari mempertanyakan efektivitas standar penilaian tersebut.
Anggota Komisi IV lainnya, Agusriansyah Ridwan, turut menekankan pentingnya memisahkan secara jelas antara Program Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (PPM) dan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL).
“PPM dan TJSL harus dipisah agar output dan outcome jelas. PPM tidak wajib lapor perencanaan ke Pemda, tapi TJSL wajib koordinasi,” ungkapnya.
Baca juga :Â Agusriansyah Bakal Bawa Anggaran Provinsi ke Kutim
Komisi IV mendukung penuh upaya konsolidasi Program PPM oleh Pemprov Kaltim, agar program dunia usaha lebih efektif dan sejalan dengan rencana pemerintah.
Selain itu, DPRD Kaltim mendesak keenam perusahaan yang hadir, termasuk PT Multi Harapan Utama, PT Kideco Jaya Agung, dan PT Indomining, untuk terus meningkatkan komitmen pengelolaan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. (Put/Qad-Adv)
