Korsa.id, Rantau Pulung – Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman menghadiri prosesi pengukuhan kepengurusan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kecamatan Rantau Pulung. Yang digelar di Pasar Pandan Raya Rantau Pulung pada Minggu, 9 Mei 2024.
Prosesi pelantikan tersebut turut disaksikan pula oleh Anggota DPRD Kutim Hasna, Camat Rantau Pulung Trisningsih, Kabid Bina Marga Dinas PUPR Kutim Akla, Forkopimcam, Kades dan BPD hingga masyarakat Kecamatan Rantau Pulung.
Bupati Kutim menyebut pentingnya kehadiran FKDM, yang diharapkan dapat melakukan deteksi dini segala gejolak yang terjadi di masyarakat sebelum terjadi persoalan.
“FKDM tugasnya melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pemangku kepentingan, untuk menghindari persoalan yang terlihat muncul di lapangan. Tidak kalah penting FKDM kecamatan untuk sering-sering berkoordinsi dengan Forkopimcam,” sebut Bupati.
Pada kesempatan itu, Bupati Kutim juga mengharapkan agar kepengurusan FKDM di setiap kecamatan segera terbentuk dan dilantik, guna melakukan deteksi dini segala persoalan yang timbul di tengah masyarakat.
Baca Juga : Jalan Rantau Pulung dilakukan Proses Pengerasan
Sementara itu, Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten Kutai Timur, Khoirul Arifin, yang melantik kepengurusan FKDM Kecamatan Rantau Pulung, mengharapkan sinergisitas kepengurusan FKDM dengan Forkopimcam di Kecamatan Rantau Pulung.
Dalam hal memberikan informasi cegah dan deteksi dini terhadap potensi Ancaman Tantangan Hambatan dan Gangguan (ATHG) di wilayah Rantau Pulung, kepada pemerintah sehingga keamanan dan ketertiban dapat terpelihara secara kondusif.
“Saya mengucapkan selamat kepada pengurus FKDM Rantau Pulung yang telah dikukuhkan. Saya berharap dapat bekerja secara maksimal membantu pemerintah dalam upaya-upaya cegah dan deteksi dini terhadap segala potensi di wilayah,” harap Khoirul.
Baca Juga : KPC Tak Tepati Janji, Pemkab Kutim Ambil Alih Pembangunan Jalan Sangatta-Ranpul
Ketua FKDM yang juga Purnawirawan Polri ini juga menargetkan terbentuknya kepengurusan FKDM di 18 kecamatan di Kutai Timur. Sehingga dapat lebih membantu FKDM kabupaten dalam menerima informasi ATHG dari masyarakat di lingkup kecamatan.
“Jadi informasi dari masyarakat bisa segera mungkin disampaikan kepada kepala daerah dan forkopimda, sehingga apa yang terjadi di masyarakat bisa segera mendapat penanganan atau solusi dari pemangku kepentingan,” tutupnya saat dikonfirmasi media ini yang didampingi ketua FKDM Rantau Pulung M. Dahlan. (Put/As-Adv)
