Tahun Depan Pemkab Kutim Fokus Pacu Infrastruktur Merata dan SDM Berdaya Saing
Korsa.id, Sangatta – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) mempertegas komitmennya dalam mempercepat pemerataan pembangunan.
Pada Tahun Anggaran 2027, penguatan infrastruktur dan konektivitas wilayah ditetapkan sebagai salah satu pilar utama untuk mendorong kesejahteraan masyarakat hingga ke pelosok daerah.
Arah kebijakan besar ini tertuang dalam tema pembangunan Kutai Timur tahun 2027 “Transformasi Ekonomi Berkelanjutan melalui Penguatan Infrastruktur yang Merata dan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Menuju Kutai Timur Sejahtera.”
Visi strategis tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, saat membacakan nota pengantar Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2027 dalam Rapat Paripurna ke-27 DPRD Kutim, Senin (27/7/2026).
Dalam pemaparannya, Bupati Ardiansyah menjelaskan bahwa penyusunan kebijakan anggaran 2027 diselaraskan secara presisi dengan potensi daerah serta tantangan pembangunan ke depan.
Baca juga : Ketua DPRD Hasanuddin Mas’ud Pimpin Paripurna Penyampaian Pandangan Fraksi Terhadap APBD-P
Tema besar tersebut diterjemahkan ke dalam enam prioritas utama, mulai dari peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah, guna mempermudah aksesibilitas dan mobilitas warga.
Transformasi ekonomi berkelanjutan demi memperkuat kemandirian ekonomi daerah. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan mencetak SDM unggul dan berdaya saing.
Peningkatan tata kelola dan kapasitas pemerintahan daerah melalui pelayanan publik yang makin akuntabel. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan pembangunan berwawasan lingkungan. Serta penguatan ketahanan pangan demi menjamin ketersediaan pangan daerah.
“Enam prioritas tersebut menjadi dasar di dalam penyusunan arah kebijakan belanja dan plafon anggaran sementara Tahun Anggaran 2027 agar alokasi anggaran dapat lebih terarah, terukur, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Ardiansyah dalam paparannya di hadapan anggota DPRD Kutim.
Baca juga : Ardiansyah Resmi Pimpin PBVSI Kutim, Bupati Minta Bekerja Profesional dan Perbanyak Kompetisi
Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kutim Jimmi bersama Wakil Ketua I Sayid Anjas tersebut menjadi pijakan awal dalam pengawalan anggaran daerah.
Jimmi menekankan bahwa dokumen KUA-PPAS bukan sekadar formalitas perencanaan di atas kertas, melainkan panduan utama untuk memastikan APBD 2027 benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat.
“Dengan adanya KUA, pemerintah daerah dapat fokus pada program-program yang memiliki dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi,” tutur Jimmi.
Dokumen KUA-PPAS ini selanjutnya akan masuk ke tahap pembahasan mendalam antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kutim sebelum disepakati menjadi landasan resmi penyusunan APBD Kutim 2027. (Put/As)
