Korsa.id, Samarinda – Program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diusung Presiden Prabowo Subianto dikhawatirkan terhambat di Kalimantan Timur.
Alasannya, pembangunan infrastruktur dapur gizi yang masif tidak diimbangi dengan percepatan penempatan tenaga Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI).
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Muhammad Darlis Pattalongi pada Kamis (7/8/2025) kemarin, menegaskan bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni adalah kunci sukses operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Dapur gizi sangat bergantung pada kesiapan SDM, khususnya tenaga SPPI. Mereka bukan hanya operator, tetapi juga bertanggung jawab atas pengawasan mutu gizi serta pencatatan administratif. Tanpa kehadiran mereka, pelayanan tidak akan berjalan,” ujarnya,
Baca juga : Disdikpora PPU Belum Realisasikan Program Makan Bergizi Gratis, Tunggu Juknis dari Pusat
Darlis mengapresiasi upaya Badan Gizi Nasional (BGN) merekrut ribuan sarjana. Namun, ia mendesak agar prioritas distribusi tenaga segera diarahkan ke wilayah luar Jawa, termasuk Kaltim.
Menurutnya, investasi besar untuk membangun dapur akan mubazir jika tidak ada personel yang mengelola.
“Biaya pengadaan peralatan saja bisa mencapai Rp800 juta, belum termasuk pembangunan fisik. Namun tanpa tenaga pengelola yang memadai, semua itu hanya akan menjadi aset yang tidak dimanfaatkan,” tambahnya.
Idealnya, setiap SPPG harus memiliki tiga personel SPPI, kepala satuan, ahli gizi, dan akuntan. Tanpa formasi lengkap ini, dapur tidak dapat beroperasi sesuai standar pelayanan.
“Ada beberapa dapur yang secara infrastruktur sudah siap, namun belum bisa beroperasi karena personel SPPI belum ditempatkan. Ini menjadi catatan serius yang harus segera ditindaklanjuti,” ujar politisi PAN itu.
Baca juga : Polres Kutim Bangun SPPG Guna Penuhi Gizi Anak Bangsa
Darlis mendorong BGN untuk segera merancang strategi percepatan penyebaran tenaga, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan tantangan geografis spesifik daerah.
Menurutnya, keberhasilan program MBG tidak semata diukur dari berapa banyak dapur yang dibangun, melainkan sejauh mana fasilitas tersebut dapat berfungsi dan memberi dampak nyata kepada masyarakat.
“Intinya, kualitas pelaksanaannya sangat bergantung pada kesiapan SDM,” tutupnya. (Put/Qad-Adv)
