Korsa.id, Sangatta – Menyongsong era pemerintahan berbasis digital yang semakin dinamis, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) terus mengambil langkah strategis dalam memperkuat keamanan informasi di lingkungan birokrasi. Melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo Staper), Pemkab Kutim menyelenggarakan Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Keamanan Informasi yang berlangsung di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutim, pada Selasa (4/11/2025).
Kegiatan ini menjadi wujud komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang tangguh dan terpercaya di era digital, serta mendukung terimplementasinya tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan berdaya saing, sebagaimana visi besar “Terwujudnya Kutim yang Tangguh, Mandiri, dan Berdaya Saing.”
Dalam sambutannya, Kepala Diskominfo Staper Kutim Ronny Bonar menyampaikan bahwa perkembangan teknologi informasi membawa banyak kemudahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Namun, di balik manfaat tersebut juga tersimpan tantangan besar berupa potensi ancaman terhadap keamanan data dan sistem informasi.
“Ancaman seperti pencurian data, serangan phishing, penyalahgunaan akun, hingga penyebaran malware kini semakin nyata. Bahkan institusi pemerintah tidak luput dari risiko tersebut,” ujar Ronny.
Ia menambahkan, aspek keamanan informasi tidak hanya ditentukan oleh kekuatan sistem teknologi, tetapi juga oleh perilaku dan kesadaran sumber daya manusia yang mengelolanya. Karena itu, penguatan keamanan harus dilakukan secara menyeluruh—baik dari sisi teknis maupun dari peningkatan kedisiplinan aparatur sipil negara (ASN).
Ronny turut menekankan pentingnya penerapan prinsip “Cyber Hygiene” atau kebersihan digital dalam aktivitas kerja sehari-hari. “Sebagaimana kita menjaga kebersihan diri agar terhindar dari penyakit, menjaga kebersihan digital juga penting untuk menghindari ancaman siber. Mulai dari penggunaan kata sandi yang kuat, menggantinya secara berkala, hingga waspada terhadap tautan yang mencurigakan. Langkah-langkah sederhana ini, apabila dilakukan secara konsisten, akan memperkuat sistem pertahanan siber kita,” jelasnya.
Baca Juga: Diskominfo Kukar Gelar Penetration Testing Situs JDIH
Lebih lanjut, Ronny menegaskan bahwa ASN memiliki tanggung jawab moral untuk melindungi data pribadi masyarakat yang dipercayakan kepada pemerintah. Oleh karena itu, sosialisasi ini diharapkan tidak dipandang sekadar kegiatan formalitas, tetapi sebagai bagian dari upaya membangun budaya keamanan informasi yang berkelanjutan di lingkungan pemerintahan.
“Setiap peserta diharapkan dapat menjadi agen perubahan dan menularkan pengetahuan yang diperoleh kepada rekan kerja di unit masing-masing. Dengan kesadaran kolektif, kita dapat menciptakan lingkungan kerja digital yang aman, bersih, dan tangguh. Hal ini akan berdampak langsung pada meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik,” ungkapnya.
Melalui kegiatan sosialisasi ini, Diskominfo Staper Kutim menegaskan komitmennya dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang tangguh dan berdaya saing di era digital. Peningkatan kesadaran keamanan informasi menjadi salah satu pondasi penting dalam menjaga integritas data, memperkuat kepercayaan publik, dan mewujudkan pemerintahan yang modern serta adaptif terhadap perkembangan teknologi.
Dengan langkah ini, Pemkab Kutim menunjukkan keseriusannya dalam membangun ekosistem pemerintahan yang tidak hanya efisien secara digital, tetapi juga kuat dari sisi keamanan dan integritas informasi.(Adv)
