Kutai KartanegaraPariwaraPolitik & Sosial

DPRD Kukar Desak Pemkab Segera Bangun TPA, Tuntaskan Masalah Sampah di Loa Janan

Korsa.id, Tenggarong – Persoalan pengelolaan sampah di Kecamatan Loa Janan yang tak kunjung tuntas selama hampir 10 tahun akhirnya mendapat sorotan tajam dari parlemen.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Kartanegara mendesak Pemerintah Kabupaten Kukar untuk segera mengambil langkah konkret menuntaskan masalah krusial ini menyusul ketiadaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang representatif di wilayah tersebut.

Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, secara tegas meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk memprioritaskan pembangunan TPA Loa Janan dalam alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027 maupun 2028.

Menurut Yani, masalah sampah bukan sekadar urusan kebersihan biasa, melainkan menyangkut layanan lingkungan hidup dalam jangka panjang.

Baca juga :Ā Desman Bakal Panggil PLN Imbas Seringnya Mati Listrik di Kukar

“Ketersediaan TPA di Kecamatan Loa Janan itu sangat penting. Persoalan sampah ini menjadi kendala karena seolah-olah Loa Janan tidak memiliki tempat pembuangan akhir yang jelas.

Oleh karena itu, ini menjadi salah satu hal utama yang harus diperhatikan dan dianggarkan,” ujar Ahmad Yani, Senin (16/11/2026).

Selain menyoroti karut-marut sampah, kunjungan kerja dewan juga menyerap berbagai keluhan mendasar dari warga setempat terkait pembangunan fisik.

Sejumlah usulan prioritas mengemuka, mulai dari pembangunan jalan penghubung antardesa dan kecamatan, jembatan, stadion mini, hingga perluasan jaringan listrik dan akses air bersih.

Baca juga :Ā DPRD Kukar Minta Pemkab Jangan Anak Tirikan Madrasah dan Swasta, Terkait Seragam Gratis

Tak hanya infrastruktur dasar, warga juga menitipkan harapan besar terhadap penguatan ekonomi lokal, khususnya di sektor peternakan dan perikanan.

Yani memastikan bahwa seluruh aspirasi yang telah dihimpun tidak akan berhenti sebatas catatan formalitas semata, melainkan akan dikawal secara ketat selama proses pembahasan anggaran berlangsung.

“Kita turun ke masyarakat untuk memastikan anggaran daerah memiliki keberpihakan kepada Loa Janan. Semua keluhan sudah kita dengarkan, dan kita harapkan ini dapat direalisasikan dalam APBD tahun 2027 mendatang,” pungkasnya. (Put/As-Adv)

Baca Juga

Back to top button