DPRD Kukar Minta Pemkab Jangan Anak Tirikan Madrasah dan Swasta, Terkait Seragam Gratis
Korsa.id, Tenggarong – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani, mendesak Pemerintah Kabupaten Kukar untuk segera mengevaluasi pelaksanaan program seragam sekolah gratis. Evaluasi ini dinilai krusial agar penyaluran bantuan bisa lebih merata dan tepat sasaran.
Desakan tersebut bukan tanpa alasan. Ahmad Yani mengungkapkan, pihaknya banyak menerima aduan dari lembaga pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama, seperti Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang merasa belum tersentuh bantuan secara adil.
“Kita minta Pemkab Kukar lebih memperhatikan sekolah swasta dan madrasah. Tidak boleh ada diskriminasi terhadap status maupun jenis lembaga pendidikan,” tegas Ahmad Yani, Senin (16/11/2026).
Menurutnya, baik sekolah negeri, swasta, maupun madrasah memiliki hak yang setara untuk mendapat perhatian pemerintah, selama memenuhi kriteria penerima bantuan.
“Kalau memang di situ ada hak mereka, mekanismenya harus diatur, misalnya dengan penambahan kuota. Semua harus mendapat bantuan, dari tingkat SD sampai SMP, baik negeri maupun swasta,” imbuhnya.
Baca juga :Ā Disdikpora PPU Rampungkan Pendataan, 6.545 Pelajar Bakal Terima Kartu Penajam Cerdas
Selain menyoroti kesetaraan antar-lembaga, Yani juga memberikan masukan strategis terkait efisiensi anggaran. Ia mengusulkan agar pemerintah daerah mempertimbangkan skema distribusi yang memprioritaskan kemampuan ekonomi keluarga siswa.
Artinya, subsidi seragam gratis tidak perlu disamaratakan ke seluruh siswa tanpa memandang status sosial-ekonomi orang tua.
“Siswa dari keluarga kurang mampu harus ditempatkan sebagai prioritas utama penerima bantuan, sementara keluarga yang tergolong mampu diimbau untuk memenuhi kebutuhan seragam secara mandiri,” saran Yani.
Baca juga :Ā Kreativitas dan Berbagai Budaya Dalam Festival Cenil 2025 Desa Kota Bangun III Ditampilkan Dengan Meriah
Kebijakan penyaringan berbasis ekonomi ini dinilai sebagai langkah efisiensi anggaran yang efektif, tanpa sedikit pun mencederai tujuan utama program, yakni meringankan beban biaya pendidikan masyarakat.
Yani menegaskan, catatan dan usulan ini murni merupakan wujud fungsi pengawasan serta masukan konstruktif dari DPRD, guna menyempurnakan regulasi dan mekanisme penyaluran di lapangan agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh mereka yang membutuhkan. (Put/As-Adv)






