Desman Bakal Panggil PLN Imbas Seringnya Mati Listrik di Kukar
Korsa.id, Tenggarong – Ketimpangan antara kewajiban pelanggan yang ketat dan buruknya kualitas layanan kelistrikan di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memicu reaksi keras dari parlemen daerah.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kukar memastikan akan segera memanggil kembali manajemen PT PLN (Persero) untuk meminta pertanggungjawaban atas maraknya pemadaman listrik bergilir tanpa pemberitahuan yang jelas.
Anggota DPRD Kukar, Desman Minang Endianto, menyoroti tajam kontradiksi yang dirasakan masyarakat selama ini. Menurutnya, pelanggan selalu dituntut disiplin melunasi tagihan tepat waktu dengan ancaman sanksi denda jika terlambat, namun hak mereka atas kepastian pasokan listrik dan komunikasi yang transparan justru diabaikan.
“Kita akan panggil lagi, minta mereka memberikan penjelasan terkait dengan persoalan-persoalan yang terjadi di Kukar,” tegas Desman, Senin (16/11/2026).
Baca juga :Ā Warga 6 Desa di Sangkulirang Kini Nikmati Listrik 24 Jam, Camat: Wujud Komitmen Nyata Pemkab Kutim
Meski hingga kini belum ada laporan tertulis resmi yang masuk ke meja parlemen, Desman menegaskan bahwa fungsi pengawasan dewan harus segera dijalankan.
Baginya, persoalan layanan publik yang mendasar seperti listrik tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa solusi nyata.
Kekecewaan publik yang kian meluas ini bukan sekadar persoalan mati lampu semata, melainkan ketiadaan transparansi dan buruknya pola komunikasi dari pihak PLN kepada pelanggan.
Tanpa penjelasan teknis yang komprehensif serta jadwal pemadaman yang terukur, pemadaman bergilir yang terjadi dinilai sangat membebani aktivitas harian masyarakat Kukar.
Baca juga :Ā DPR Dorong PLN Aliri Listrik Seluruh Wilayah
“PLN harus tanggung jawab, jangan sampai persoalan ini tidak ada solusi yang jelas,” tandasnya.
Melalui forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang tengah diwacanakan, DPRD Kukar mendesak manajemen PLN untuk memaparkan secara terbuka akar permasalahan gangguan kelistrikan di wilayah Kukar, sekaligus memberikan jaminan konkret perbaikan layanan demi kenyamanan masyarakat luas. (Put/As-Adv)






