Kutim Luncurkan Program Cap Jempol untuk Jemput Anak Putus Sekolah Hingga ke Pelosok
Korsa.id, Sangatta – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) resmi memperkenalkan sebuah inovasi layanan pendidikan nonformal yang menyasar langsung warga belajar, bertajuk “Cap Jempol” atau Cara Pelayanan Jemput Bola Warga Belajar. Program ini menjadi terobosan baru dalam mendukung Strategi Anti Anak Tidak Sekolah (SITISEK), yang diresmikan oleh Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, di Cafe Maloy Hotel Royal Victoria, Jumat (21/11/2025).
Kepala Disdikbud Kutim, Mulyono, menerangkan bahwa Cap Jempol disiapkan untuk menembus berbagai hambatan geografis dan sosial yang selama ini menjadi penyebab utama munculnya Anak Tidak Sekolah (ATS). Melalui pendekatan jemput bola, layanan ini membawa pendidikan langsung ke desa, komunitas, wilayah terpencil, hingga pondok pesantren.
“Cap Jempol hadir untuk merangkul mereka yang terlepas dari sistem pendidikan. Bukan menunggu, tetapi menjemput,” tegas Mulyono.
Melalui program ini, warga belajar yang putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan formal dapat mengikuti pendidikan kesetaraan Paket A, B, dan C setara SD, SMP, dan SMA. Mereka juga akan memperoleh ijazah resmi yang diakui negara.
Dalam sambutannya, Bupati Ardiansyah Sulaiman menekankan bahwa Cap Jempol merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah hingga ke lapisan masyarakat paling bawah. Ia kembali menegaskan komitmen Kutim dalam menerapkan Wajib Belajar 13 Tahun, yang memberikan pendidikan gratis dari PAUD hingga SMA, termasuk penyediaan seragam dan perlengkapan belajar lainnya.
“Dengan layanan seperti Cap Jempol, tidak ada lagi alasan bagi anak-anak Kutim untuk tidak bersekolah. Pemerintah hadir sampai ke pintu rumah,” ujar Ardiansyah.
Ia juga menambahkan bahwa Cap Jempol merupakan bagian penting dari strategi SITISEK yang menargetkan penurunan angka ATS melalui pendekatan kolaboratif, terukur, dan berbasis data.
Peluncuran RAD SITISEK dan Cap Jempol turut dihadiri Ketua TP PKK Kutim Siti Robiah, Kepala DPPKB Achmad Junaidi, unsur Forkopimda, serta sejumlah perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD), sebagai bentuk dukungan lintas sektor.
Pemerintah berharap sinergi ini mempercepat upaya menghapus ATS, terutama di wilayah pedalaman, pesisir, dan komunitas terpencil yang selama ini menjadi kantong terbesar anak putus sekolah.
Melalui Cap Jempol, Pemkab Kutim menegaskan komitmen menghadirkan pendidikan yang inklusif, merata, dan dapat diakses seluruh lapisan masyarakat. Langkah penting untuk membangun Kutim yang cerdas, mandiri, dan berdaya saing.(Adv)
