Diskominfo Staper Kutim Sisir Pendataan Desa dan Fasilitas Tertinggal demi Pembangunan Tepat Sasaran
Korsa.id, Samarinda – Ketersediaan data yang akurat dan valid menjadi fondasi utama agar pembangunan di tingkat desa tidak salah sasaran.
Bergerak cepat menutup celah kesenjangan informasi, Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo Staper) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) memperkuat langkah inventarisasi terhadap desa-desa serta berbagai fasilitas publik yang selama ini belum tercatat secara lengkap dalam sistem pendataan pemerintah.
Langkah strategis ini diambil guna memastikan seluruh kebutuhan riil masyarakat di tingkat tapak dapat dipetakan secara presisi, sekaligus menjadi pijakan dasar dalam menentukan solusi pembangunan fisik maupun penyediaan layanan digital.
Kepala Diskominfo Staper Kutim, Ronny Bonar, mengungkapkan bahwa sejumlah wilayah terluar dan berkembang telah berhasil diidentifikasi dalam proses inventarisasi awal. Beberapa di antaranya meliputi Desa Himba Lestari, Pulau Miang, hingga Desa Long Pejeng.
Baca juga : Tangkal Hoaks dan Disinformasi, Diskominfo Kutim Perkuat Peran Wartawan Lewat UKW
“Kami telah menginventarisasi desa-desa dan fasilitas yang belum terinventarisasi. Selanjutnya akan kami komunikasikan dan verifikasi lebih lanjut pada akhir bulan ini,” ujar Ronny.
Salah satu fokus krusial Diskominfo Staper Kutim adalah memastikan sinkronisasi data antara daerah dan pusat. Untuk Desa Long Pejeng misalnya, data keberadaannya telah teridentifikasi di tingkat kementerian, sehingga verifikasi silang (cross-check) menjadi tahapan mutlak agar tidak ada perbedaan administratif.
“Kami akan memastikan kembali datanya di kementerian, sehingga apa yang ada di lapangan dan apa yang tercatat dalam sistem pusat benar-benar sesuai,” jelasnya.
Tidak hanya berfokus pada administrasi, Diskominfo Staper Kutim juga menyiap skema taktis jika ditemukan kendala geografis atau lahan di lapangan. Jika pembangunan fasilitas fisik seperti kantor desa terhambat, pendekatan teknologi siap dihadirkan.
Baca juga : Diskominfo Kutim Tegaskan Peran Pers Kian Vital di Tengah Banjir Informasi Digital
“Kalau kantor fisik tidak dapat dibangun secara langsung, kami cari solusi lain. Salah satunya mempertimbangkan penempatan action booster (penguat sinyal/layanan) sebagai bagian dari solusi agar akses masyarakat tetap terpenuhi,” tegas Ronny.
Aspek vital lain yang disisir Diskominfo Staper adalah pemetaan fasilitas belajar anak-anak desa. Minimnya sarana pendidikan yang terdata kerap membuat program bantuan tidak terserap maksimal.
Untuk mempercepat langkah ini, Diskominfo Staper Kutim bakal meminta dukungan langsung dari Bupati Kutai Timur agar memfasilitasi koordinasi lintas Perangkat Daerah (PD) dalam mengawal fasilitas yang belum terinventarisasi tersebut.
Baca juga : DPRD Dorong Pemerintah Tuntaskan Blank Spot di Desa-desa
“Kami akan meminta Bupati untuk menyampaikan fasilitas-fasilitas yang belum terinventarisasi, termasuk sarana belajar, sehingga semuanya dapat kita petakan dan tindak lanjuti bersama,” pungkasnya.
Melalui terobosan inventarisasi Diskominfo Staper ini, Pemkab Kutim optimistis arah kebijakan pembangunan ke depan tidak lagi didasarkan pada perkiraan semata, melainkan berpijak pada data nyata demi pemerataan kesejahteraan warga desa. (Put/As)
