Sapto Ungkap Data Kependudukan Jadi Biang Persoalan di Pilkada dan Tatakelola Pemerintahan
Korsa.id, Samarinda – Permasalahan fundamental dalam Pemilukada dan tata kelola pemerintahan daerah adalah buruknya data kependudukan.
Hal itu diungkapkan oleh Anggota DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono, saat menggelar Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) ke-10 di Kampus STMIK WICIDA Samarinda, Selasa (21/10/2025).
Dengan mengangkat tema “Pemilukada Langsung, Masalah, dan Tantangannya”, Sapto menegaskan bahwa data yang tidak presisi menjadi akar masalah sosial, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga bantuan sosial yang tidak tepat sasaran.
Legislator ini menekankan bahwa akurasi data kependudukan adalah induk dari semua kebijakan. “Masalah yang mendasar adalah akurasi perbaikan database. Database yang presisi itu penting untuk dilakukan pembaruan secara benar,” ujar Sapto.
Baca juga : Bupati Kukar Meresmikan Sejumlah Infrastruktur di Kampus Unikarta Tenggarong
Ia mencontohkan dampak buruk dari data yang lemah, “Banyak bantuan pemerintah yang tidak tepat sasaran adalah akibat langsung dari lemahnya sistem pembaruan data.”
Sapto menyoroti perangkat desa, khususnya RT, sebagai ujung tombak yang harus memiliki literasi IT untuk memperbarui data secara real-time.
“RT itu ujung tombak. Mereka harus menguasai dan bisa mengoperasikan IT, karena mereka yang tahu siapa yang lahir, meninggal, atau pindah,” tegasnya.
Baca juga : DPRD PPU Apresiasi Disdukcapil Jemput Bola Rekam Data KTP Ke Sekolah
Ia juga menyinggung wacana digitalisasi Pemilukada, menyebut e-voting tidak akan pernah efektif jika data dasarnya masih kacau.
“Kalau ada wacana e-voting, perbaiki dulu databasenya. Kalau database-nya clear, baru sistem digital bisa efektif,” tandasnya, yang didukung Komisioner KPU Kaltim, Abdul Qoyyim Rasyid, sebagai narasumber. (Put/Qad-Adv)
