Korsa.id, Samarinda – Pelaksanaan Program Sekolah Gratis atau Gratispol di Kalimantan Timur (Kaltim) masih menyisakan kebingungan besar, terutama di kalangan sekolah swasta. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Fadly Imawan, menyoroti adanya anggapan keliru bahwa setelah Gratispol diterapkan, sekolah swasta tidak boleh lagi memungut iuran dari siswa.
Padahal, Fadly menegaskan, program pemerintah ini tetap memberi ruang bagi sekolah untuk meminta iuran wajar sesuai kebutuhan operasional yang tidak tercover penuh oleh subsidi.
“Dengan adanya Gratispol, ada anggapan sekolah sudah tidak boleh memungut iuran dari masyarakat. Padahal kan masih ada batasnya,” katanya.
“Kalau pemerintah hanya mampu membantu Rp150 ribu, sementara kebutuhan sekolah Rp300 ribu, ya sisanya boleh diminta kepada orang tua siswa,” jelas Fadly usai rapat kerja Komisi IV DPRD Kaltim, belum lama ini.
Baca juga : Disdikbud Kutim Tingkatkan Anggaran Pendidikan Fokus Pada Beasiswa dan Infrastruktur
Fadly menekankan bahwa sekolah swasta tidak bisa sepenuhnya bergantung pada subsidi pemerintah karena keterbatasan anggaran daerah. Namun, pemerintah tetap harus hadir dengan porsi bantuan yang signifikan.
“Gratispol memang bagus, tapi pemerintah juga punya keterbatasan. Subsidi tetap harus diberikan, sementara sekolah swasta boleh memungut kekurangan sesuai regulasi. Ini bukan berarti membebani orang tua, tapi lebih kepada pembagian tanggung jawab,” tegasnya.
Persoalan batasan iuran ini akan dibahas lebih mendalam pada Perubahan Anggaran Daerah berikutnya. DPRD ingin memastikan regulasi batas iuran sekolah benar-benar jelas agar tidak terjadi salah persepsi di tengah masyarakat.
“Ini nanti akan dibahas lebih detail pada APBD Perubahan. Jadi jelas, mana yang ditanggung pemerintah dan mana yang boleh diminta sekolah kepada orang tua,” ujarnya.
Baca juga : Penerima beasiswa harus kembali ke Kutim
Fadly menegaskan bahwa program ini harus realistis dan jangan sampai hanya menjadi slogan belaka tanpa memperhitungkan kondisi riil di lapangan.
“Gratispol jangan hanya jargon. Harus realistis, sesuai kemampuan keuangan, tapi juga tidak boleh membebani orang tua berlebihan,” pungkasnya. (Put/Qad-Adv)
