Korsa.id, Samarinda – DPRD Kaltim menjadi narasumber dalam Dialog Publika yang ditayangkan oleh LPP TVRI Kaltim, pada Senin (1/9/2025). Dengan pembahasan utama terkait Program Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Keladen di Kabupaten Paser, pasalnya program tersebum menjadi sorotan di tingkat legislatif.
Dalam dialog itu, DPRD Kaltim diwakili Sekretaris Komisi III, Abdurahman, pada kesempatan itu dirinya menegaskan agar pemerintah segera memprioritaskan warga lokal Paser untuk mengisi kuota transmigrasi yang tersisa.
Dirinya menyoroti urgensi pengisian kuota 50 Kepala Keluarga (KK) yang sudah disiapkan pemerintah, lengkap dengan fasilitas rumah dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Dimana program ini telah berjalan sejak tahun 2017.
“Harapan kami warga lokal bisa segera mendapatkan persetujuan dari Kementerian berdasarkan data Disnakertrans Paser. Kita harus bahu-membahu mendukung program ini,” ujar Abdurahman.
Baca juga :Â 15.000 Pekerja Rentan di Penajam Paser Utara Dapat Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Penekanan Abdurahman bukan tanpa alasan. Ia khawatir aset negara berupa fasilitas pemukiman akan mengalami kerusakan jika dibiarkan kosong, yang pada akhirnya akan menjadi beban anggaran daerah.
Padahal, potensi ekonomi di UPT Keladen, seperti perkebunan sawit, sangat menjanjikan untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran dan mendorong pertumbuhan wilayah baru.
“Bangunan yang tidak segera ditempati berisiko rusak dan menjadi beban anggaran,” tegasnya, menyoroti pentingnya efektivitas program.
Di sisi lain, Abdurahman juga menyuarakan aspirasi masyarakat Paser yang merasa kebutuhan transmigrasi lokal sudah relatif terpenuhi.
Baca juga :Â Kabupaten Paser Raih Juara Umum Gelar TTG XI Kaltim 2025, Dominasi Berbagai Kategori Inovasi Teknologi
Oleh karena itu, ia mendorong agar di masa depan, peluang pelaksanaan program transmigrasi dapat digilir ke kabupaten lain di Kalimantan Timur.
“Kami dari DPRD Kaltim mendukung agar ke depannya ada kabupaten-kabupaten lain yang bisa berkiprah dalam program ini,” tambahnya.
Meskipun demikian, Abdurahman mengingatkan bahwa kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN) telah membawa tantangan demografi baru, terutama di wilayah penyangga seperti Paser yang kini dihuni lebih dari 300.000Â jiwa.
Baca juga :Â Festival Belian Adat Paser Nondoi 2025: Melestarikan Warisan Budaya
Fakta ini menuntut sinergi antara pemerintah pusat dan daerah agar program transmigrasi tetap relevan dan mampu beradaptasi menghadapi lonjakan populasi dan dinamika wilayah IKN.
Dialog ini juga menghadirkan Kepala Disnakertrans Kaltim Rozani Erawandi, Pengamat Sosial Unmul Muhammad Arifin, dan Kabid Transmigrasi Disnakertrans Kabupaten Paser Juhaeni, yang bersama-sama membahas arah kebijakan dan tantangan transmigrasi di era IKN. (Put/Qad-Adv)
