Subandi Soroti Jalan Nasional Samarinda-Bontang Rusak Parah, Minta Perbaikan Sesuai Beban

Korsa.id, Samarinda – Kondisi Jalan Nasional Samarinda-Bontang yang kembali rusak parah, padahal baru diperbaiki tahun lalu, memicu kritik keras dari DPRD Kaltim. Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Subandi, menyebut perbaikan yang ada hanyalah “siklus tanpa akhir” yang membuang-buang anggaran.

Subandi menekankan, perbaikan yang dilakukan sebelumnya tidak menggunakan perencanaan dan material yang tepat untuk menahan beban kendaraan bertonase tinggi yang melintasi jalur vital tersebut.

“Kalau cuma diaspal, ya kita saksikan lagi itu kerusakannya. Harusnya paling tidak pakai beton,” katanya tegas, Senin (14/7/2025) yang lalu.

Ia mengimbau Dinas PUPR agar melakukan perencanaan teknis yang serius dengan memperhitungkan volume dan beban kendaraan berat.

Baca juga : Info Jalan Poros Bontang Samarinda Ditutup

Kekhawatiran soal kondisi jalan ini juga datang dari pihak eksekutif. Gubernur Kaltim, Dr. H. Rudy Mas’ud (Harum), baru-baru ini menempuh jalur darat untuk mengecek langsung kondisi 121 kilometer jalan nasional menuju Berau, termasuk jalur yang rusak.

“Alhamdulillah, jalannya bisa ditempuh walaupun masih banyak yang harus diperbaiki,” ujar Gubernur Harum, Sabtu (12/7/2025).

Gubernur menilai jalan rusak tidak hanya memperlambat waktu tempuh, tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan dan kerugian ekonomi masyarakat.

Rudy Mas’ud mengaku telah bertemu langsung dengan Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, untuk membahas percepatan pemeliharaan jalan nasional.

Baca juga : Jembatan Sambera Kukar Tutup Total, Rencana Ditingkatkan Menjadi Jalan Provinsi

Untuk jalur Samarinda-Bontang, pemerintah pusat sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp45 miliar melalui APBN. Namun, ironisnya, yang bisa digunakan baru sekitar Rp6 miliar karena sisa dana masih terblokir.

“Saya sudah bertemu Pak Menteri. Hari ini kami ajak BBPJN untuk melihat langsung kondisi jalan. Kita harap bisa segera diperbaiki dan mulus,” kata Gubernur Harum.

Gubernur juga menegaskan bahwa pembukaan blokir APBN sangat dibutuhkan agar proyek perbaikan dapat dilanjutkan tahun ini demi mendukung sektor jasa dan perdagangan regional. (Put/Qad-Adv)