Korsa.id, Samarinda – Kebutuhan mendesak akan dokter spesialis di Kalimantan Timur terganjal masalah klasik: prosedur rekrutmen yang terlalu kompleks dan berlarut-larut.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, mendesak pemerintah daerah untuk mencari terobosan dan tidak terus bergantung pada mekanisme Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang dinilai birokratis dan lamban merespons kebutuhan daerah.
“Bukan hanya jumlah dokter, tapi sistem perekrutannya yang terlalu panjang dan kompleks. Ketika daerah butuh tenaga medis segera, justru proses administratif menjadi kendala utama,” tegas Sarkowi, Jumat (8/8/2025).
Sarkowi menyoroti kegagalan sistem rekrutmen terpusat, terutama dalam mengisi formasi dokter spesialis di wilayah Terpencil, Tertinggal, dan Perbatasan (3T). Meskipun Pemprov Kaltim telah membuka formasi khusus, minat pendaftar tetap rendah.
Baca juga : Pemkab Kukar Gandeng UGM dan Undip, Fokus Penuhi Kebutuhan Dokter dan Tenaga STM
“Kondisi ini memprihatinkan. Formasi khusus dibuka, tapi minat pendaftar tidak meningkat. Ini bisa karena lokasi dianggap kurang menarik, atau prosesnya terlalu menyulitkan,” ujarnya.
Ia menekankan perlunya reformasi total, dengan mengusulkan kebijakan afirmatif yang memprioritaskan lulusan kedokteran yang berasal dari daerah 3T itu sendiri.
Ia yakin bahwa ikatan emosional dengan kampung halaman menjadi kunci agar mereka mau dan lebih bertahan untuk mengabdi.
“Anak-anak dari daerah 3T umumnya punya ikatan emosional kuat. Jika diberikan afirmasi dan didukung pelatihan memadai, mereka cenderung lebih bertahan,” jelasnya.
Baca juga : Jadi Rumah Sakit Rujukan, RSUD Kudungga Perlu Tambahan Dokter Spesialis Paru
DPRD juga mendorong Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman (Unmul) untuk menciptakan skema rekrutmen berbasis daerah yang relevan dengan kebutuhan Kaltim.
Program bantuan pendidikan seperti Gratispol harus diarahkan secara strategis untuk mencetak tenaga medis yang siap ditempatkan di pelosok.
Komisi IV DPRD Kaltim berkomitmen penuh untuk mendorong kebijakan afirmatif dan penganggaran yang terarah guna mempercepat pemerataan tenaga kesehatan.
Tujuannya adalah memastikan seluruh masyarakat, termasuk di pelosok, mendapatkan layanan medis yang setara. (Put/Qad-Adv)
