Korsa.id, Samarinda – Penanganan masalah Anak Jalanan (Anjal) di Kalimantan Timur dinilai belum maksimal karena Pemerintah Daerah (Pemda) belum mengalokasikan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, meminta isu Anjal harus benar-benar dijadikan prioritas, dan hal tersebut harus tercermin dari ketersediaan dana dan koordinasi yang kuat.
“Kalau memang dianggap skala prioritas, seharusnya secara anggaran bisa terselesaikan. Saya rasa hubungan pemerintah pusat dan daerah itu juga berjalan dalam urusan ini,” ungkapnya.
Agusriansyah menilai, salah satu penyebab utama keterbatasan anggaran adalah kurangnya koordinasi antar instansi yang diperparah oleh data penerima manfaat yang belum valid. Ia mendesak pemerintah untuk segera memiliki satu sistem data terpusat agar penanganan sosial bisa tepat sasaran.
Baca juga : DPRD Kutim Minta Pemerintah Alokasikan Anggaran untuk Anak Jalanan
Dirinya meminta semua harus dimulai dari analisis publik, lalu dikorporasikan dalam kebijakan, dan dievaluasi publik. Jika memang pemerintah sungguh-sungguh, maka datanya harus ada, analisisnya harus ada, dan hasilnya juga harus dipertanggungjawabkan.
Secara spesifik, legislator ini juga mendesak adanya keterlibatan pihak swasta melalui alokasi dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR). Ia mengkritik penggunaan dana CSR yang selama ini sering dialihkan untuk pembangunan infrastruktur, padahal seharusnya difokuskan pada aspek pendidikan, kesehatan, dan sosial.
“CSR seharusnya digunakan untuk sektor sosial, bukan infrastruktur. Kalau infrastruktur itu biayanya bisa dari APBD atau dana alokasi khusus. Fokus sosial harus jelas, dan CSR bisa sangat membantu,” tuturnya.
Baca juga : Disdikpora PPU Imbau Orangtua Awasi Anak Saat Berkendara Ke Sekolah
Lebih lanjut, Agusriansyah mendorong Pemda untuk membuat kebijakan sosial yang benar-benar menyentuh akar permasalahan. Ia mengusulkan agar pemerintah melibatkan lembaga riset atau tim peneliti independen sebelum mengambil keputusan. (Put/Qad-Adv)
