korsa.id Sangatta- Terkait program Multi Years (MY) Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) yang hingga saat ini belum melakukan lelang, mendapat sorotan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim.
Menurut Anggota DPRD fraksi PDI Perjuangan Faizal Rachman, memasuki bulan Mei program MY belum ada berjalan dan tentunya ini menjadi pertanyaan besar bagi legislatif terkait keseriusan Pemerintah.
“Sebenarnya kami sudah minta untuk konsultasi kepada LKPP terkait bagaimana pengadaanya kalau tidak salah bulan Desember dan Januari, namun hingga saat ini masih belum ada tanda-tanda. Yang sementara lelang baru perencanaanya, kapan fisiknya. Sementara kita kejar target, kira-kira 442 milyar yang dialokasikan tahun 2023 habis ngga terserap sebelum ketok palu untuk anggaran perubahan. Kita juga sudah sepakat kalau ini terserap nanti kita tambahin di anggaran perubahan,” ucapnya. Rabu (17/5/2023).
Terkait peran DPRD sebagai fungsi pengawasan, Ia mengungkapkan bahwa secara pribadi dirinya intens berkomunikasi dengan instansi terkait untuk mendorong program MY sehingga bisa berjalan dengan cepat.
“Yang sekarang 442 milyar tidak terserap, gimana caranya kita tambahin pada APBD perubahan. Ini aja belum habis. Makanya kita tidak berhentinya mendorong pemerintah untuk segera melaksanakan proses pengerjaannya,” ujarnya.
Disinggung mengenai kendala yang dihadapi pemeirntah, Ia menambahkan, bahwa pemerintah mengakui bahwa ada keterlambatan dikarenakan adanya pergeseran anggaran dan konsultasi dengan provinsi.
“Kalau alasan begitu, masa kita harus menunggu sampai bulan 8 baru jalan. Kira-kira anggaran 442 milyar yang kita alokasikan bisa terserap ngga. Kalau tidakkan menjadi pertanyaan besar, sehingga pada anggaran perubahan agak susah kita mau memasukkan karena murni aja belum terserap. Nanti jadi Silfa lagi,” pungkasnya. (adv)
