Korsa.id, Samarinda – Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Sigit Wibowo, melontarkan kritik keras terhadap program jaminan kesehatan gratis (BPJS) dan bantuan pendidikan.
Dirinya menilai tidak akan berdampak maksimal jika masih ada ketimpangan pelayanan publik di lapangan. Dimana masih ada diskriminasi pelayanan yang masih sering dirasakan masyarakat saat berobat di fasilitas kesehatan.
Sigit bahkan mengakui lebih memilih layanan klinik swasta, meski harus merogoh kocek sendiri, karena menjanjikan kecepatan dan profesionalisme.
“Buat apa kasih BPJS gratis, beasiswa, kalau saat warga datang ke rumah sakit malah tidak dilayani dengan baik. Kalau bayar sendiri, senyumnya beda. Itu yang masih sering terjadi,” ungkapnya.
Baca juga :Â Yan Sebut Banyak Temukan Kasus BPJS di Perusahaan
Sigit secara terbuka membandingkan pengalamannya mengakses layanan. Ia merasa pelayanan di swasta jauh lebih cepat dan memuaskan dibanding di rumah sakit umum.
“Bayar 150 ribu, langsung dicek, dikasih infus. Selesai. Sementara di rumah sakit umum, prosesnya panjang tapi hasilnya belum tentu memuaskan,” ujarnya.
Legislator ini menegaskan bahwa ukuran keberhasilan program pemerintah tidak boleh hanya dilihat dari jumlah anggaran yang terserap atau kuantitas peserta BPJS yang terdaftar. Indikator utamanya haruslah kualitas pelayanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Pertanyaannya bukan hanya berapa orang yang pakai BPJS, tapi bagaimana mereka dilayani? Itu yang seharusnya jadi indikator utama,” tegasnya.
Kritik Sigit juga menyasar janji penghapusan sistem kelas BPJS. Ia menyoroti fakta di lapangan bahwa perlakuan terhadap peserta BPJS Kesehatan, terutama kelas 3, masih berbeda, khususnya saat mengakses layanan di rumah sakit swasta, bahkan dengan peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Baca juga :Â 14.500 Pekerja Rentan di Kutim Resmi Dilindungi BPJS Ketenagakerjaan
Sigit mendorong agar rumah sakit swasta diberi peran lebih besar dalam melayani peserta BPJS. Hal ini penting untuk memecah beban pelayanan yang selama ini bertumpu di rumah sakit pemerintah, sekaligus memberikan masyarakat lebih banyak pilihan fasilitas kesehatan dengan standar mutu yang lebih baik.
“Rumah sakit swasta banyak yang berkualitas. Kalau mereka bisa bantu, kenapa tidak dilibatkan? Jangan semua bertumpu di rumah sakit pemerintah saja,” tutupnya. (Put/Qad-Adv)
