Bupati Kutim Tegaskan Komitmen Pendidikan: ‘Tidak Boleh Ada Anak yang Tidak Sekolah!’
Korsa.id, Sangatta – Momentum penutupan Manasik Haji Akbar di Halaman Masjid Agung Al-Faruq, Rabu (5/11/2025), dimanfaatkan Bupati Kutai Timur (Kutim) Ardiansyah Sulaiman untuk menyerukan gerakan bersama menuntaskan persoalan Anak Tidak Sekolah (ATS) di daerahnya.
Dalam arahannya, Bupati menegaskan pentingnya peran masyarakat untuk ikut mengawasi dan melaporkan setiap anak usia sekolah yang tidak menempuh pendidikan formal. Ajakan itu sejalan dengan target besar Pemkab Kutim dalam mewujudkan “Nol ATS” atau bebas anak putus sekolah.
“Kutim seharusnya tidak memiliki anak yang tidak bersekolah. Sejak 2019, anggaran pendidikan kita sudah sangat memadai,” tegas Ardiansyah di hadapan ribuan peserta dan wali murid.
Menurutnya, isu ATS menjadi sorotan nasional setelah data awal Pusat Data Nasional mencatat sekitar 13.000 anak di Kutim masuk kategori ATS. Namun, hasil verifikasi dan validasi masif yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) bersama pemerintah daerah menunjukkan perkembangan signifikan, angka tersebut kini menyusut menjadi sekitar 9.000 anak per Oktober 2025.
Bupati menjelaskan, banyak data sebelumnya tidak akurat karena sejumlah anak tercatat ATS padahal sudah pindah domisili, melanjutkan sekolah ke luar daerah, atau bahkan sudah kuliah tetapi belum terlapor di sistem data nasional.
Baca Juga: Ribuan Anak Padati Masjid Agung, Manasik Haji Akbar 2025 Pecahkan Rekor di Kutim
Melalui program Wajib Belajar 13 Tahun, Ardiansyah kembali menekankan pentingnya pendidikan sejak usia dini. Ia menegaskan bahwa tidak ada alasan biaya bagi anak di Kutim untuk tidak bersekolah, karena Pemkab telah mengalokasikan bantuan perlengkapan dasar, mulai dari seragam hingga alat tulis. “Kami berharap masyarakat ikut mengawasi. Jika ada anak di lingkungan sekitar yang tidak bersekolah, segera laporkan ke Disdikbud agar bisa ditangani,” pintanya.
Pemkab Kutim kini mengedepankan langkah intervensi cepat, baik melalui jalur formal maupun program kesetaraan seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), guna memastikan seluruh anak memperoleh akses pendidikan yang layak.
Dengan dukungan kolaboratif antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan partisipasi warga, Kutim optimistis mampu menekan angka ATS hingga nol, sekaligus memperkuat fondasi pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan inklusif.(Adv)
