Korsa.id, Balikpapan – Rapat Koordinasi (Rakor) Sinkronisasi Perpindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang diselenggarakan di Ballroom Hotel Blue Sky, Balikpapan, Selasa (30/5/2023) turut melibatkan banyak pihak. Satu diantaranya yang diundang adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim).
Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman yang berhalangan hadir, diwakili oleh Asisten Perekonomian Pembangunan Sekretaris Kabupaten Zubair dan Kepala Bagian Pembangunan Insan Bowo Asmoro.
Acara dibuka oleh Staf Ahli Menkopolhukam Bidang SDM dan Teknologi Mayjen TNI Burlian Sjafei. Saat membuka acara, ia menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk membahas koordinasi dan sinkronisasi antara berbagai instansi terkait dalam rangka perpindahan IKN. Ditegaskan olehnya bahwa pada prinsipnya seluruh instansi pemerintah bidang Polhukam harus sinkron.
“Siap dan saling berkoodinasi untuk mendukung pembangunan IKN. Apalagi dalam waktu dekat ada rencana agenda pelaksanaan upacara HUT ke-79 Republik Indonesia tahun 2024 secara nasional akan dilaksanakan di IKN,” ucapnya membacakan sambutan Menkopolhukam.
Rapat yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator, Bidang Politik, Hukum dan Keamanan tersebut, dihadiri Kakanwil Kemenkumham Sofyan didampingi oleh Kepala Divisi Administrasi Itun Wardatul Hamro serta Kepala Bagian Tata Laksana dan Tata Usaha Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI Sunu Tedy Maranto sebagai perwakilan dari Kemenkumham RI.
Hadir pula perwakilan dari TNI-Polri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), serta instansi terkait lainnya. Semua pihak berupaya menjalin kerjasama guna memastikan kelancaran perpindahan IKN.
Kegiatan kali ini menghadirkan lima narasumber sebagai pemateri forum diskusi. Yaitu Direktur Pengawasan, Pemantauan dan Evaluasi Otorita IKN Dr Ferdinand Kana Lo, Anjak Utama Kemenpan RB Drs Arizal, Direktur Keberlanjutan Konstruksi Kemen PUPR Ir Kimron Manik MSc yakni. Berikutnya Kabagjakum Rojakstra Srena Polri Kombes Pol Hadiutomo serta Direktur Wilayah Pertahanan Kemenhan Kol Laut (P) Sugeng Suryanto.
Pada kesempatan tersebut, para narasumber menyampaikan beberapa poin penting terkait pembangunan IKN. Seperti Direktur Pengawasan, Pemantauan dan Evaluasi Otorita IKN Dr Ferdinand Kana Lo menyampaikan bahwa sekarang sedang disusun rencana penerapan pelayanan perizinan terpadu di IKN. Namun, untuk menerapkannya diperlukan kesiapan struktur, SDM dan sarana prasarana.
Dia juga membahas penyelenggaraan Pemda khusus IKN. Termasuk penyusunan Perpres terkait pembagian wilayah, pembentukan kerja sama dengan daerah sebagai mitra terkait pembangunan IKN. Penyusunan rancangan struktur organisasi pemda khusus, penyesuaian pedoman penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus IKN, penyiapan layanan kependudukan dan catatan sipil, serta penyiapan layanan dasar untuk ASN yang baru pindah.
Selanjutnya Anjak Utama Kemenpan RB Drs Arizal MSi menekankan pentingnya keselarasan proses pemindahan ASN dan penguatan akselerasi penyelenggaraan pemerintahan di IKN. Dia menyampaikan pendefinisian peran strategis dalam proses pemindahan IKN dengan mengidentifikasi peran dan fungsi Kementerian serta LPNK. Selain itu, dia juga membahas penerapan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien di IKN, konsep fasilitas rumah dinas ASN dan penataan manajemen ASN serta pelibatan ASN pemda penyangga IKN.
Berikutnya lagi Direktur Keberlanjutan Konstruksi Kemen PUPR Ir Kimron Manik MSc memaparkan dukungan Kementerian PUPR terhadap pembangunan IKN. Dia menyebutkan pembentukan Satgas Pembangunan Infrastruktur IKN, kendala yang dihadapi, pembangunan empat bidang infrastruktur IKN, jumlah paket dan pagu anggaran tahun 2023. Serta pentingnya koordinasi dan pengawasan pembangunan IKN melalui satuan tugas dan tim independen.
Direktur Wilayah Pertahanan Kemenhan Kol Laut (P) Sugeng Suryanto menjelaskan bahwa pemindahan IKN dapat berpengaruh pada strategis pertahanan negara. Oleh karena itu, diperlukan pembangunan kekuatan matra darat, laut, dan udara untuk mewujudkan IKN yang ideal dalam sistem pertahanan negara. Dia juga mengaskan perlunya sistem pembangunan pertahanan IKN yang tangguh, melaksanakan peningkatan pendidikan dan pelatihan prajurit TNI, serta memperhatikan pembangunan sistem pertahanan negara (sishaneg).
Terakhir, Kabagjakum Rojakstra Srena Polri Kombes Pol Dr Hadiutomo, menyampaikan bahwa pemindahan IKN akan dilaksanakan secara bertahap melalui pembangunan sarana dan prasarana, termasuk gedung kantor dan rumah dinas. Serta pemindahan personel. Disampaikan pula pembahasan konsep pengamanan IKN yang melibatkan tiga wilayah sebagai penanggung jawab. Prediksi ancaman kamtibmas, potensi kerawanan, permasalahan dalam proses pembangunan dan sasaran pengamanan IKN.
Asisten Perekonomian Pembangunan Sekretaris Kabupaten Zubair mewakili Bupati berharap Forum Koordinasi dan Sinkronisasi (FKS) terkait perpindahan IKN ini dapat meningkatkan sinergi dan koordinasi antarinstansi terkait, mendukung perpindahan IKN.
“Seluruh pihak sepakat untuk terus saling berkomunikasi dan berkoordinasi guna mengatasi berbagai tantangan yang mungkin muncul selama proses perpindahan,” katanya.
Dengan adanya kolaborasi yang baik, sambung mantan Kepala Balibang Kutim tersebut, diharapkan perpindahan IKN dapat berjalan lancar dan sukses. Membawa dampak positif bagi pembangunan dan perkembangan IKN.
“Tentunya Pemkab Kutim sebagai satu dari beberapa daerah penyangga IKN di Provinsi Kaltim akan terus memberikan dukungan,” tutupnya. (*/As)
