Pemkab Kukar Terima Rencana Rancangan Pembangunan Kawasan Pertanian Ahli UGM di Kukar
korsa.id TENGGARONG- Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar), Menerima Rencana Aksi Orientasi Penyusunan Desain Pembangunan Kawasan Pertanian Terintegrasi Berbasis Kawasan, yang dilakukan Tim Ahli Universitas Gajah Mada (UGM), Senin (16/10/2023).
Pada kesempatan itu, Bupati Kukar Edi Damansyah menyebut, permasalahan pokok pembangunan kawasan pertanian, yakni pemahaman terhadap pengelolaan pertanian berbasis kawasan masih beragam.
“Seperti, sistem kelembagaan kawasan pertanian belum terbangun secara solid dan produktif, perencanaan pembangunan berbasis kawasan masih bersifat parsial,” katanya.
Ia mengatakan, Adapun tujuan pembangunan berbasis kawasan di Kukar yakni menjaga konsistensi pembangunan pertanian berbasis potensi wilayah.
“Meningkatkan nilai tambah pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan petani secara bertahap, efisiensi dan efektifitas pembiayaan pembangunan daerah dan menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru, sebagai pendorong pembangunan ekonomi wlayah secara gradual,” jelasnya.
Kemudian Edi menyebutkan, Strategi pembangunan kawasan, telah ditetapkan menjadi 5 (lima) kawasan strategis komoditi padi, yakni meningkatkan kualitas sarana, dan prasarana pertanian di dalam kawasan, seperti jalan usaha tani dan tata kelola.
“Meningkatkan kapasitas SDM petani, melalui pendampingan dan penyediaan alat produksi pertanian, meningkatkan peran pemerintah desa secara aktif untuk peningkatan produktifitas perekonomian lokal dan memperkuat kolaborasi dengan akademisi, dunia usaha, masyarakat dan pemerintah,” tambanya.
Dirinya meminta, agar pemerintah desa dapat mendukung segala proses penyusunan perencanaan pembangunan pertanian berbasis kawasan terintegrasi secara aktif. Begitu juga identifikasi aset potensial untuk mendukung pengembangan kawasan,” sambungnya.
Tidak lupa, pihaknya mengingatkan, Agar menjaga komitmen pembangunan ekonomi desa, melalui APBDes yang diiringi dengan pengembangan BUMDes, dan pengembangan SDM aparatur desa dalam mendukung pembangunan pertanian secara terintegrasi.
Selain itu, Ia juga meminta agar OPD terkait segera melakukan kajian awal terkait dengan data, potensi dan permasalahan dalam mendukung proses penyusunan perencanaan kawasan terintegrasi.
Serta mengindentifikasi dan menyelaraskan program dan kegiatan tahun 2023 dan 2024 untuk pembangunan kawasan pada lokasi yang menjadi pilot project. (adv)
