Pemkab Kukar Susun Program Prioritas Kesejahteraan Berbasis Data
Korsa.id, Tenggarong – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar), diwakili oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum Setkab Kukar, Dafip Haryanto, memimpin Forum Lintas Perangkat Daerah.
Forum ini melibatkan Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP2KB), dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), dan berlangsung di Aula Serbaguna Bappeda Kukar pada Rabu (12/3/2025).
Dafip Haryanto menjelaskan bahwa tujuan forum ini adalah untuk bersama-sama memetakan program prioritas yang sudah menjadi rencana awal dari Rencana Kerja (Renja) tahun 2026.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi antarperangkat daerah, mengingat keempat OPD yang terlibat memiliki irisan program yang saling berkaitan.
Pihaknya sebagai pelaksana kegiatan didukung penuh oleh Dinkes Kukar, dengan sumber data dari Dinsos terkait Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta layanan difabel.
Baca Juga : Diskes Kukar Bakal Bangun 8 Puskesmas Induk
“Kemudian DP3A memiliki kegiatan Bina Keluarga Remaja yang banyak bersentuhan dengan masyarakat. Lalu ada program quick win BKKBN yang dilaksanakan oleh DP2KB terkait rumah penitipan anak,” jelasnya.
Dafip berharap, jika ada kebutuhan masyarakat yang tidak tercakup oleh satu dinas, dapat terintegrasi dan dicakup oleh dinas lainnya.
“Yang dinas kesehatan, dinas DP2KB, kemudian dinas sosial. Nah ini yang mungkin kita bangun selain kita merangkum, mengecek kembali, selagi terkait dengan himpunan dari musrembang kecamatan kemarin yang usulan dari desa ke kecamatan terhadap program kegiatan yang melekat di empat perangkat daerah yang melakukan forum melintas OPD hari ini,” sebutnya.
Baca Juga : Dinkes Kutim Serahkan 6 Unit Ambulance untuk Puskesmas
Selain itu, forum ini juga menghadirkan berbagai lembaga kemasyarakatan seperti forum anak, forum difabel, forum orang tua sindrom, serta Gabungan Organisasi Wanita (GOW).
Kehadiran mereka diharapkan dapat memberikan masukan-masukan program kegiatan yang mungkin belum terusulkan dalam musrenbang dan forum perangkat daerah lainnya.
“Ini tentunya kita harapkan untuk kita mendapatkan masukan lagi terhadap pelengkapan program kegiatan yang sebelumnya belum terusulkan di musrembang dan juga forum PD yang lain,” tutupnya. (Put/As-Adv)
