Program CSR Masih Skala Kecil, Pemkab Kukar Tawarkan Paradigma Baru, Undang Ratusan Perusahaan Batu Bara dan Sawit
korsa.id TENGGARONG- Program CSR yang dilakukan Perusahaan di Kutai Kertanegara dianggap masih skala kecil. Sehingga dampak yang ditimbulkan masih belum terlalu signifikan. Kenyataan itu diungkapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar Sunggono, Jum’at (13/10/23).
Untuk itu Pemerintah Kabupaten Kutai Kertanegara (Pemkab Kukar), mengundang ratusan perusahaan yang beroperasional di wilayahnya, guna menawarkan paradigma baru CSR kepada perusahaan agar sejalan dengan prinsip fokus, bertahap, dan berkelanjutan.
Undangan tersebut dirangkai, dalam kegiatan Desk Usulan Program Rumah Besar Penanggulangan Kemiskinan (RBPK) di Ruang Rapat Bappeda Lantai 1, Kantor Bappeda Kutai Kartanegara.
Kegiatan ini pun turut dihadiri Kepala Bagian SDA Muhammad Reza, Kepala DPMPTSP Kukar Alfian Noor, dan Plt. Kepala DLHK Kukar, serta sejumlah Oraganisasi Perangkat Daerah (OPD).
Sunggono menyebutkan, Pengentasan kemiskinan mendapat perhatian khusus dari Pemkab Kukar. Ia meminta kepada perusahan yang hadir untuk berkolaborasi mengatasi masalah ini.
Setidaknya, terdapat 118 perusahaan batu bara dan 33 perusahaan perkebunan kelapa sawit yang memenuhi undangan tersebut.
Dalam sambutannya, Sunggono m, bahwa mengatakan, Kukar tengah menghadapi tiga masalah besar. Di antaranya, kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran.
“Tiga tantangan besar itu menjadi mata rantai yang saling terkait dan harus dipecahkan, pemerintah tak bisa sendiri untuk itu perlu peran berbagai pihak termasuk perusahaan,” sebutnya.
Dirinya ingin, agar tiga masalah besar tersebut harus segera diputus dengan menggalakkan program Rumah Besar Penanggulangan Kemiskinan (RBPK).
Pihaknya menambahkan, Program RBPK merupakan solusi untuk memastikan sebuah perusahaan memiliki tanggung jawab yang sama kepada masyarakat, khususnya pada setiap wilayah kerja.
Melalui progam RBPK, kegiatan corporate social responsibility atau CSR yang diberikan oleh perusahaan di Kabupaten Kutai Kartanegara akan lebih fokus, terintegrasi, dan tepat sasaran.
Kegiatan yang disusun pun harus memiliki road map yang jelas. Terutama berkaitan dengan sasaran, manfaat, serta tindak lanjut sesuai dengan data yang dimiliki pemerintah, yaitu “by name dan by address”.
Ia menegaskan, program atau kegiatan CSR yang dilakukan perusahaan jangan hanya berorientasi pada peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur saja.
Akan tetapi, juga harus berfokus pada sektor pemberdayaan masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan, serta sarana prasarana pendukung lainnya.
“Kami punya data yang valid siapa saja perusahaan yang sudah berkontribusi maupun yang belum berkontribusi,” ucapnya.
Oleh sebab itu, perusahaan tidak perlu khawatir dalam memberikan CSR. Sebab, yang akan diprioritaskan adalah masyarakat miskin di wilayah kerjanya. (adv)
