Korsa.id, Sangatta – Wakil Bupati Kutai Timur (Kutim) Mahyunadi menegaskan bahwa organisasi kemasyarakatan (ormas) memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas dan keharmonisan daerah.
Hal tersebut Wabup sampaikan usai membuka Sosialisasi Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) bertema “Sinergi Pemerintah dan Ormas dalam Menjaga Stabilitas dan Kondusifitas Daerah untuk Mewujudkan Kutim Tangguh, Mandiri, Berdaya Saing” yang berlangsung di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutim, Selasa (18/11/2025).
Dalam keterangannya, Mahyunadi menilai keberadaan ormas merupakan bagian alami dari dinamika masyarakat modern.
“Ormas itu pasti ada. Karena itu saya mengapresiasi langkah Kesbangpol menggelar sosialisasi ini. Kegiatan seperti ini penting untuk memberikan arah agar ormas bisa berkontribusi secara maksimal bagi daerah,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa meski tidak semua kewajiban tertulis secara eksplisit, namun setiap ormas memegang tanggung jawab moral untuk menjaga persatuan dan ketahanan bangsa.
Baca juga : Hasanuddin Mas’ud Dukung Transformasi Layanan Publik Berbasis Digital di Kaltim
“Intinya, ormas harus ikut memastikan bangsa ini tetap kuat dan bersatu supaya Indonesia bisa melangkah lebih maju,” tambahnya.
Mahyunadi juga menyebutkan bahwa ormas memiliki kapasitas besar dalam menyuarakan aspirasi masyarakat dan menawarkan ide-ide baru.
“Ormas hadir dari masyarakat, jadi mereka lebih tahu apa yang dibutuhkan di lapangan. Karena itu saya berharap ormas makin profesional dan mampu meningkatkan kapasitasnya,” tuturnya.
Ia kemudian menyoroti tantangan yang menuntut ormas untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman lebih modern, tertib administrasi, dan terdata dengan baik.
Baca juga : Kesbangpol Kutim Laporkan Usulan Anggaran Pemilukada 2024
“Tata kelola organisasi adalah hal utama. Ormas tidak cukup hanya aktif, tetapi juga harus akuntabel dan mampu mempertanggungjawabkan setiap kegiatan,” katanya.
Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah menghadirkan aplikasi SIORMAS, sebuah platform digital yang berfungsi mempermudah pendaftaran, pembaruan data organisasi, hingga pelaporan kegiatan.
“Dengan SIORMAS, data ormas tidak lagi simpang siur. Semua terstruktur dan dapat diverifikasi,” jelas Mahyunadi.
Ia juga menekankan pentingnya legalitas ormas melalui Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Legalitas ini menjadi syarat bagi organisasi untuk memperoleh fasilitas pemerintah, termasuk akses terhadap dana hibah, dengan catatan penggunaannya harus tepat sasaran.
“Dana hibah bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi harus digunakan bagi kegiatan yang berdampak langsung kepada masyarakat,” tegasnya.
Baca juga : Andi Faisal Assegaf Dorong Masyarakat Menjadi Subjek bukan Objek Politik
Di akhir pernyataannya, Mahyunadi mengajak seluruh ormas di Kutim untuk memperkuat tata kelola yang disiplin, transparan, dan berpihak pada pelayanan publik. Menurutnya, keberadaan ormas yang kuat akan menjadi penopang penting bagi terwujudnya Kutai Timur yang stabil, mandiri, dan berdaya saing.
“Kutim hanya bisa maju jika pemerintah dan ormas berjalan searah. Sinergi ini harus terus kita rawat,” pungkasnya. (Put/Qad-Adv)
