Darlis Optimis Program MBG Dapat Berjalan di Kaltim, Jika Aturan Lebih Fleksibel Terutama di Pedalaman
Korsa.id, Samarinda – Rencana Badan Gizi Nasional (BGN) membangun 350 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kalimantan Timur dinilai penting untuk meningkatkan gizi masyarakat.
Namun, DPRD Kaltim memberikan peringatan keras, program ini berpotensi gagal total jika sektor swasta tidak diberi insentif yang memadai untuk ikut serta.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Muhammad Darlis Pattalongi, menegaskan bahwa partisipasi swasta pada program gizi gratis ini sangat bergantung pada daya tarik investasi, yang saat ini dinilai minim.
Baca juga : Wakil Bupati Waris Muin Hadiri Buka Puasa Bersama Dan Bakti Sosial Di Polres PPU
“Rencana ini tentu sangat positif, namun jika tidak ada daya tarik investasi yang memadai, khususnya dari sisi insentif, tentu sulit bagi pelaku usaha agar turut ambil bagian,” sebut Darlis.
Menurutnya, perhitungan ekonomi pengusaha sangat detail, dan dana yang dianggarkan saat ini belum mencukupi. Untuk di wilayah perkotaan mungkin bisa jalan, namun tantangan akan berlipat ganda jika SPPG dibangun di daerah terpencil.
Dimana Biaya logistik dan keterbatasan infrastruktur di wilayah rural (pedalaman) membuat anggaran yang ada tidak realistis.
“Jika dibangun di daerah terpencil, dibutuhkan tambahan fasilitas pendukung dan biaya distribusi yang besar. Anggaran yang tersedia saat ini jelas belum mencakup kebutuhan tersebut,” katanya pada Sabtu (16/8/25).
Baca juga : Pemerintah Pusat Luncurkan Program Makan Siang Gratis Di Penajam Paser Utara
Persyaratan teknis yang terlalu ketat ditambah pembiayaan yang minim membuat sektor swasta enggan terlibat lantaran dari perhitungan margin keuntungan sangat tipis.
“Dengan pembiayaan per porsi yang hanya Rp15 ribu, dimana Rp10 ribu untuk bahan pangan dan Rp5 ribu biaya operasional, akan sangat sulit jika desain teknisnya tetap kaku. ,” tegasnya.
Darlis mendorong BGN untuk segera merevisi aspek pembiayaan dan model pembangunan. Ia mengusulkan agar standar dibuat lebih fleksibel dan berbeda antara wilayah urban (perkotaan) dan rural.
Baca juga : Polres Kutim Bangun SPPG Guna Penuhi Gizi Anak Bangsa
“Standar pembangunan seharusnya dibuat modular dan disesuaikan dengan konteks wilayah masing-masing. Dengan regulasi yang lebih fleksibel dan skema pendanaan yang disesuaikan.
Jika aturan standar bangunan SPPG dapat lebih fleksibel, Darlis optimistis akan lebih banyak pihak swasta yang bersedia turut berpartisipasi. (Put/Qad-Adv)
