DPRD Desak Kukar Kembangkan Sentra UMKM di Jalur Jongkang-Loa Lepu
Korsa.id, Samarinda – Jalur alternatif Desa Jongkang dan Loa Lepu kini tak hanya berfungsi sebagai pemotong waktu tempuh antara Samarinda dan Tenggarong, tetapi juga menjadi “Jalur Emas” ekonomi baru di Kutai Kartanegara (Kukar).
Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, melihat ramainya arus lalu lintas dan menjamurnya warung di pinggir jalan sebagai potensi besar yang belum digarap Pemkab Kukar untuk menggerakkan roda ekonomi lokal.
“Lalu lintas di jalur ini sudah sangat aktif, bahkan kini menjadi pilihan utama pengendara. Ini peluang emas untuk meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat sekitar,” sebutnya.
Salehuddin menilai besarnya animo masyarakat yang telah berinisiatif membuka kedai dan warung di sepanjang jalur Jongkang-Loa Lepu adalah sinyal jelas bahwa potensi di kawasan ini sangat tinggi. Namun, ia menyayangkan minimnya perhatian pemerintah daerah dalam menata dan mengembangkan kawasan ini secara optimal.
Baca juga : Melalui Festival Kicau Burung, Dispora Kaltim Harap Tumbuhkan UMKM
“Warga sudah bergerak, tinggal bagaimana pemerintah menyusul dengan perencanaan yang matang agar usaha mereka bisa berkembang lebih baik, lebih tertata,” ujarnya.
Pengembangan kawasan kuliner ini, menurutnya, tidak hanya akan membuka ruang bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) makanan dan minuman, tetapi juga secara otomatis menciptakan lapangan kerja baru. Efisiensi waktu perjalanan juga menjadikan kawasan tersebut lebih menarik dari sisi investasi dan pariwisata lokal.
“Kawasan ini bisa menjadi wajah baru Kukar dalam mempromosikan wisata berbasis lokal. Tapi tentu perlu didukung dengan fasilitas umum yang layak seperti tempat parkir, sistem drainase, dan pengelolaan sampah,” ulas Salehuddin.
Legislator asal Kukar ini mendesak berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, seperti Dinas Pariwisata dan Dinas Perdagangan, untuk segera berkolaborasi menyusun desain kawasan kuliner yang ramah lingkungan dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, perencanaan teknis yang melibatkan masyarakat lokal adalah kunci keberlanjutan. Dimana harus ada kolaborasi, bukan hanya dari sisi anggaran, tapi juga dalam pengelolaan dan pengawasan. Pemerintah desa, pelaku UMKM, hingga lembaga pendukung harus dilibatkan sejak awal.
Baca juga : Utamakan Daerah Yang Jauh, Kecamatan Tenggarong Bagi-bagi Mobil Ambulance ke Desa
Terakhir, Salehuddin mengusulkan agar Pemkab Kukar segera mengeluarkan regulasi untuk pengembangan sentra kuliner ini. Langkah ini dinilai penting untuk memberikan payung hukum bagi UMKM dan menghindari potensi konflik tata ruang di masa depan.
“Warga sudah bergerak duluan, tinggal bagaimana pemerintah memfasilitasi dan mengarahkan agar semua berkembang secara merata dan legal. Sudah saatnya Pemkab membuat langkah konkret. Bukan hanya wacana.” pungkasnya. (Put/Qad-Adv)
