Sarkowi Kecam Adanya Pungli di Kukar, Minta Disdik Bertindak Cepat

Korsa.id, Samarinda – Dugaan praktik pungutan liar (pungli) kembali mencoreng dunia pendidikan, kali ini terjadi di SMP Negeri Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).

Ironisnya, pungutan ini terjadi di sekolah berstatus negeri dan langsung dilaporkan oleh para wali murid yang keberatan.

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, yang menerima laporan tersebut langsung memberikan respon keras atas insiden ini, dirinya menegaskan bahwa sektor pendidikan bukan tempat mencari untung.

Praktik pungli ini mencuat setelah sejumlah wali murid merasa terbebani dengan biaya pendaftaran yang tidak jelas dasar dan jenisnya.

Baca juga : DPRD Kutim Soroti Pungli di Sekolah

Mereka mempertanyakan mengapa sekolah negeri, yang seharusnya menjadi garda terdepan akses pendidikan yang adil, malah membebankan pungutan.

Menyikapi hal tersebut, Sarkowi V Zahry tak tinggal diam. Politisi asal Kukar ini mengecam keras tindakan tersebut karena dinilai merugikan masyarakat dan bertentangan dengan prinsip dasar penyelenggaraan pendidikan.

“Sektor pendidikan tidak boleh dijadikan ladang mencari keuntungan. Kalau ada pungutan yang tidak sesuai aturan, itu pelanggaran serius dan harus ditindak,” tegas Sarkowi, mengingatkan bahwa tindakan ini mematahkan semangat belajar anak.

Meskipun kewenangan SD dan SMP berada di tangan pemerintah daerah, Sarkowi memastikan DPRD Kaltim siap mengawal aspirasi masyarakat di bidang pendidikan.

“Ini bukan soal siapa yang berwenang, tapi soal kepedulian terhadap akses pendidikan yang layak. Jangan sampai semangat belajar anak-anak dipatahkan oleh pungutan yang tidak jelas,” tambahnya.

Sarkowi mendesak Dinas Pendidikan Kukar untuk segera bertindak cepat. Ia meminta instansi terkait untuk melakukan verifikasi, dan jika dugaan pungli terbukti, sanksi tegas harus diberikan kepada oknum yang terlibat.

Baca juga : Disdikbud Kutim Buka Sekretariat Pengaduan PPDB

“Segera cek kebenarannya. Kalau terbukti, jangan ragu memberikan sanksi. Ini bukan perkara sepele,” ujar Sarkowi.

Lebih lanjut, Sarkowi berkomitmen untuk mengawal kebijakan pendidikan di Kaltim. Pihaknya akan mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan di sekolah guna mencegah terulangnya penyalahgunaan wewenang.

“Ke depan harus ada pengawasan yang lebih terstruktur. Kami akan mendorong agar regulasi dan mekanisme pengawasan dipertegas,” tutupnya, menyerukan agar semua pihak menjaga dunia pendidikan tetap bersih dan adil. (Put/Qad-Adv)