Korsa.id, Samarinda – DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi ‘guru’ bagi Kalimantan Barat (Kalbar) dalam urusan menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Wakil Ketua II DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, menerima kunjungan kerja (Kunker) dari rombongan DPRD dan Bapenda Provinsi Kalbar pada Kamis (23/10/2025). Pertemuan ini berfokus pada strategi agar daerah tidak lagi bergantung pada Dana Bagi Hasil (DBH) dari pusat.
Fokus diskusi adalah optimalisasi pajak daerah, khususnya dari sektor vital seperti pajak alat berat, kendaraan bermotor, dan bahan bakar.
Ananda Emira Moeis menegaskan bahwa penyesuaian skema transfer dari pusat termasuk pengurangan DBH mengharuskan daerah penghasil seperti Kaltim untuk berpikir keras.
Baca juga :Â Ananda Emira Moeis Tekankan Pentingnya Integritas dan Logika Dasar Kepada Maba UINSI
“Kami di Kaltim tidak bisa hanya bergantung pada DBH. Ketika pusat melakukan penyesuaian, daerah penghasil harus bergerak cepat. Inovasi dalam pemungutan pajak dan perluasan basis PAD menjadi keharusan, bukan pilihan,” tegas Ananda.
Ia juga menekankan peran strategis legislatif (DPRD) dan eksekutif (Bapenda) harus bersinergi merumuskan kebijakan fiskal.
“Kami terus mendorong agar kebijakan daerah tidak hanya reaktif, tapi juga proaktif dan berbasis data,” tambahnya.
Anggota Badan Anggaran DPRD Kalbar, Agus Sudarmansyah, yang memimpin rombongan, mengakui bahwa kunjungan ini adalah langkah konkret untuk memperkuat ketahanan fiskal Kalbar.
Baca juga :Â Karateka Dojo Bushido Sangatta Bersinar di Balikpapan
“Kami melihat Kaltim sebagai salah satu provinsi yang berhasil mengelola potensi pendapatannya secara progresif. Kami ingin belajar dari praktik-praktik baik yang bisa kami adaptasi di Kalbar,” ujar Agus Sudarmansyah.
Diskusi berjalan dinamis, meliputi tantangan teknis pemungutan, strategi peningkatan kepatuhan wajib pajak, hingga pentingnya regulasi daerah yang adaptif terhadap perubahan ekonomi.
Kunjungan ini menunjukkan semangat kolaborasi lintas pulau Kalimantan dalam menghadapi tantangan desentralisasi fiskal yang menuntut inovasi dan kemandirian setiap provinsi. (Put/Qad-Adv)
