Korsa.id, Sangatta – Anggota DPRD Kutim Kutim Yosep Udau mengatakan, Kutim masih mengandalkan penerimaan pendapatan dari hasil dana perimbangan tambang batubara, minyak dan gas. Hampir 80 persen merupakan dan hasil yang ditransfer dari pemerintah pusat. Meski ada juga tambahan bagi hasil dari kelapa sawit, namun belum begitu besar.
“Nah, ketergantungan dengan SDA yang tak bisa diperbaharuai, seperti batubara, suatu saat akan habis. Mungkin saat ini kita masih bisa menikmati dengan leluasa dan besar. Tapi anak cucu kita, belum tentu bisa menikmatinya lagi,” ujarnya.
Menurut Yosep, saat mewakili Fraksi Amanat Keadilan dan Berkarya (AKB) untuk menyampaikan pemandangan umumnya, tahun 2022 lalu, Kutim memperoleh alokasi anggaran yang cukup besar, yakni mencapai sekitar Rp 5,12 trilyun.
Yang disayangkan, dari anggaran sebesar itu, tidak semuanya terserap. Sehingga terjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sekitar Rp 1,5 trilyun. “Kami berharap, dengan anggaran besar seperti itu, tidak menjadikan kita semua lengah. Namun bisa dimanfaatkan untuk kepentingan kesehateraan masyarakat,” ujarnya.
Guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ke depan, Pemerintah Kabupaten Kuta Timur (Pemkab Kutim) diminta untuk mengembangkan sektor pariwisata. Sebab, jika mengandalkan sektor sumberdaya alam yang tak bisa diperbaharui, suatu saat akan habis dan tak bisa diandalkan lagi.
“Mulai sekarang kita perlu mengembangkan sektor pariwisata dengan baik. Pelan tapi pasti, tentunya akan kita nikamti dalam jangka yang panjang,” kata.(NT)
