Korsa.id, SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) turut serta dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Nasional via zoom. Terpusat di Ruang Tempudau, Setkab Kutim. Hadir mewakili Pemkab Kutim Kadis Perhubungan Joko Suripto, Kadis Koperasi dan UMKM Darsafani, Sekretaris Dinas Sosial Abdul Rahman, perwakilan Kodim 0909/KTM, perwakilan Polres Kutim dan perwakilan Kejaksaan Negeri Kutim, Senin (27/2/2023).
Usai mengikuti Rapat Virtual, Kepala Bagian Ekonomi Vita Nurhasanah mewakili Bupati Kutim mengungkapkan dalam rakor, Mendagri Tito Karnavian menekankan sejumlah upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi. Meminta Kepala Daerah terus memonitoring pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi. Mendagri juga meminta pemerintah provinsi, kabupaten/kota melaksanaan rapat TPID secara rutin setiap minggu.
“Salah satu yang penting, pengawasan ketersediaan pangan dan jalur distribusi menjelang Hari Besar Keagamaan (HBK),” katanya.
Novita Nurhasanah menambahkan, dalam rapat virtual hari ini Mendagri juga memberikan beberapa amanat bahwa perlu dilakukan kewaspadaan terhadap beberapa komoditi. Diantaranya ketersediaan pasokan seperti beras, minyak goreng, bawang merah, cabe merah. Kemudian telur ayam ras, ayam dan ikan.
“Karena hampir semua wilayah di Indonesia komoditas ini mengalami inflasi, sehingga perlu kembali digalakkan menanam di pekarangan rumah seperti hidroponik,” kata Vita Nurhasanah yang pernah menjabat Camat Sangatta Selatan.
Sesuai arahan Pemerintah Pusat, Dinas Ketahananan Pangan Holtikultura dan Peternakan Kutim mendapat pesan khusus, untuk melakukan pendataan ketersediaan stok beras, bawang merah dan cabe merah. Ditambahkan kembali, pendataan ini sangat penting untuk mengetahui stok, apakah perlu ada intervensi seperti impor atau perlu ada kerja sama antar daerah.
“Jadi secara umum yang harus diwaspadai adalah persoalan beras, bawah merah, cabe merah. Kemudian minyak goreng dan yang mengalami kenaikan serta perlu diwaspadai adalah harga telur ayam ras, daging ayam ras, bawang putih,” sebut Vita.
Setiap daerah juga untuk mengidentifikasi persoalan masing-masing. Terutama yang kadang-kadang mudah mengalami perubahan harga karena mekanisme pasar. Terakhir adalah Mendagri meminta para Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah agar minimal sebulan sekalo melakukan rapat mengenai inflasi. (Adv)
