EkonomiKutai KartanegaraPariwaraPolitik & Sosial

Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani Perjuangkan Status Lahan HGU Eks Kalpataru Group sebagai Tanah Terlantar

Korsa.id, Kukar – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani, mengambil langkah tegas menyusul keresahan berkepanjangan masyarakat di 12 kecamatan terkait sengketa lahan Hak Guna Usaha (HGU) eks Kalpataru Group seluas 78.000 hektare.

Ia memastikan pihak legislatif tengah mengupayakan agar lahan raksasa tersebut segera ditetapkan sebagai tanah terlantar oleh negara sebagai pintu masuk pencabutan izin HGU.

Menurut Ahmad Yani, lahan seluas puluhan ribu hektare yang membentang di bawah naungan delapan perusahaan dalam jaringan Kalpataru Group tersebut mencakup sejumlah wilayah strategis, mulai dari Kecamatan Loa Kulu, Loa Janan, Tenggarong Seberang, Tabang, Muara Badak, hingga Marangkayu.

Status lahan yang menggantung selama bertahun-tahun ini dinilai telah menjadi sumber gesekan sosial yang merugikan masyarakat setempat.

Baca juga :Ā DPRD Tidak Bisa Lakukan Penindakan Penyalahgunaan LPG Bersubsidi

“DPRD sedang mengupayakan agar lahan berskala masif itu secara resmi ditetapkan sebagai tanah terlantar oleh negara. Ini langkah awal untuk menuju pencabutan izin HGU,” tegas Ahmad Yani, Rabu (18/11/2026).

Komitmen lembaga legislatif ini muncul karena konflik agraria di kawasan eks Kalpataru Group sudah berada pada level yang sangat kompleks.

Berdasarkan hasil penelusuran di lapangan, banyak sekali hak kepemilikan warga yang tumpang tindih dengan konsesi HGU perusahaan.

Persoalan tersebut meliputi lahan warga yang sebenarnya sudah mengantongi sertifikat resmi, janji kebun plasma kemitraan yang terbengkalai, hingga tanah milik warga yang sama sekali belum pernah dibebaskan namun izin HGU-nya telanjur terbit.

Baca juga :Ā Mahyunadi Minta Dana PPM Perusahaan Tambang Didorong untuk Usaha Produktif Masyarakat

“Situasi ini diperparah dengan kekosongan manajemen sah usai aktivitas perusahaan dibekukan,” ungkap Yani menjelaskan rumitnya benang kusut di lapangan.

Tidak hanya menyoroti status lahan yang menggantung, DPRD Kukar juga menyoroti keras manuver pihak kurator yang dinilai semakin meresahkan warga sekitar.

Pihak kurator disebut masih nekat melakukan aktivitas komersial di lapangan, seperti memanen dan menjual hasil perkebunan dengan dalih mengamankan aset warisan perusahaan.

Ahmad Yani menandaskan bahwa pihak kurator sama sekali tidak memiliki legitimasi hukum untuk menjalankan operasional perkebunan di lokasi tersebut, mengingat izin operasional induk perusahaannya telah resmi dicabut oleh negara.

Baca juga :Ā RS Muara Wahau Targetkan Operasional di 2029, Dinkes Kebut Penyelesaian Dokumen Perencanaan

Sebagai wujud perlawanan dan langkah penyelamatan aset daerah, seluruh unsur pemerintahan mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, hingga pemerintah desa kini sepakat bersatu.

Langkah konkret yang tengah digarap adalah menyusun pemetaan wilayah terdampak secara partisipatif bersama warga.

Peta terpadu tersebut nantinya akan dilampirkan dalam surat permohonan resmi kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) agar segera menerbitkan ketetapan status tanah terlantar.

“Selain merugikan hak kelola masyarakat, kevakuman pengelolaan ini juga berdampak buruk pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan keuangan negara akibat hilangnya potensi pajak serta dana bagi hasil sektor perkebunan. Kita akan kawal terus persoalan ini,” pungkas Ahmad Yani dengan nada tegas. (An/As-Adv)

Baca Juga

Back to top button