Tiang Miring dan Kabel Semerawut Ancam Nyawa, Desman Desak PLN Segera Bertindak
Korsa.id, Kukar – Desman Minang Endianto Anggota Komisi I DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam menanggapi kondisi infrastruktur kelistrikan yang kian mengkhawatirkan dan berpotensi mengancam keselamatan publik.
Ia mendesak PT PLN (Persero) agar segera turun tangan merapikan kabel yang semerawut serta membenahi tiang-tiang listrik yang miring dan tidak layak pakai demi mencegah jatuhnya korban jiwa.
Menurut Desman, menjalankan fungsi kontrol sosial berarti merespons setiap laporan warga secara sigap agar tidak berkembang menjadi masalah kronis yang membahayakan masyarakat, khususnya para pengguna jalan.
“Fungsi kami salah satunya mengawasi, saat ada aduan yang disampaikan masyarakat, tentu kita tindak lanjuti dengan cepat agar tidak menumpuk,” kata Desman, Rabu (18/11/2026).
Baca juga :Ā Listrik PLN 24 Jam Akhirnya Terangi Desa Mandu Dalam, UMKM Kian Menggeliat
Persoalan infrastruktur kelistrikan ini dinilai cukup darurat karena tidak hanya terjadi di satu lokasi tertentu, melainkan dikeluhkan warga di berbagai kelurahan dan kecamatan di Kukar.
Bahkan, di sejumlah titik, ketersediaan tiang listrik sebagai infrastruktur dasar justru sama sekali belum ada.
Sebagai langkah awal penanganan, Kelurahan Bukit Biru khususnya delapan RT yang telah menyampaikan aduan resmi dijadikan sebagai pilot project atau proyek percontohan pembenahan.
“Mereka mendesak agar tiang-tiang PLN yang sudah mangkrak atau tidak lagi berfungsi segera dibongkar dan dialihkan ke wilayah lain yang lebih membutuhkan. Ancaman tiang miring yang sewaktu-waktu bisa ambruk menjadi prioritas utama yang mendesak untuk diperbaiki,” sebut Desman.
Baca juga :Ā Syarifatul Syadiah Bakal Bertemu Manejeman PLN UID Kaltimra, Suarakan Listrik di Berau
Selain menyoroti aset milik PLN, DPRD Kukar juga menaruh perhatian serius terhadap semrawutnya kabel utilitas pihak ketiga, seperti kabel internet dan televisi berlangganan yang menumpuk pada tiang-tiang listrik.
Pihak PLN sendiri disebut masih memberikan toleransi selama pemasangan tersebut mengantongi izin, terkoordinasi, dan ditata dengan rapi karena ikut mendukung kebutuhan akses digital warga, meski penertiban tetap menjadi keharusan.
Untuk menyelesaikan persoalan ini secara tuntas, DPRD Kukar mendesak PLN agar tidak bekerja sendiri. Diperlukan sinergi lintas sektoral bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kukar, seperti Dinas Perhubungan, Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim), jajaran kecamatan, hingga pemerintah desa.
Baca juga :Ā DPR Dorong PLN Aliri Listrik Seluruh Wilayah
Termasuk dalam mengintegrasikan Penerangan Jalan Umum (PJU), baik yang menggunakan listrik PLN maupun tenaga surya (solar cell). (An/As-Adv)






